e-Katalog Melawan Korupsi dalam Belanja Pemerintah, Begini Kata Menko Luhut!

PAGARALAMPOS.COM - Dalam upaya membangun integritas dan mengurangi potensi korupsi dalam pengelolaan anggaran negara, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Marves) Luhut Binsar Pandjaitan menyoroti penggunaan sarana elektronik dalam belanja pemerintah melalui e-katalog.

Menurutnya, penggunaan e-Katalog membawa transparansi yang sangat dibutuhkan dalam proses belanja pemerintah.

Mengutip pernyataan Menko Luhut di Sanur, Denpasar, penggunaan e-Katalog yang dibangun oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP) diyakini dapat mengurangi potensi korupsi atau penyalahgunaan anggaran negara.

Transparansi ini diharapkan dapat menjadi penghalang bagi Operasi Tangkap Tangan (OTT) terhadap pejabat yang terlibat dalam praktik korupsi.

BACA JUGA:Begini Kisah Kejayaan Padjajaran di Tanah Jawa, Konon Tak Mampu Ditaklukkan Majapahit

Menurut Luhut, sistem yang baik yang dibangun melalui e-Katalog mampu mengurangi atau bahkan menghilangkan kasus OTT karena semua belanja pemerintah dilakukan melalui mesin.

Hal ini membuat praktik suap atau sogokan menjadi tidak mungkin dilakukan karena transaksi dilakukan secara elektronik dan terdokumentasi dengan baik.

Keberhasilan Implementasi e-Katalog dalam Mengurangi Kasus OTT

Dalam beberapa bulan terakhir, menurut Luhut, tidak terjadi kasus OTT yang melibatkan pejabat negara atau pejabat daerah dalam praktik korupsi.

BACA JUGA:Pemerintah Indonesia Pimpin Pertemuan ASEAN JSC EEE, Komitmen Dukungan untuk Industri Kelistrikan dan Elektron

Hal ini dianggap sebagai bukti keberhasilan implementasi e-Katalog dalam menekan kasus korupsi dalam pengelolaan anggaran negara.

Luhut menyatakan bahwa praktik korupsi dalam pembelanjaan pemerintah telah berkurang secara signifikan dalam beberapa bulan terakhir, bahkan hampir tidak terjadi kasus OTT di tingkat daerah.

Meskipun beberapa kasus mungkin terkait dengan suap dalam pemberian jabatan, namun kasus korupsi yang sebenarnya telah menurun drastis.

Efisiensi dan Pengawasan dalam Proses Belanja Pemerintah

Sumber: