Percepat Sertifikasi Tanah, Menteri ATR/BPN Ajak Kolaborasi Kepala Daerah Bali

Jika kebijakan ini berhasil, Bali berpotensi menjadi provinsi pertama di Indonesia yang mencapai status 100% tanah bersertifikat. 

Dengan sertifikasi yang lebih luas, Menteri Nusron optimistis akan berdampak pada peningkatan aktivitas ekonomi daerah. 

Menurutnya, sertifikat tanah memiliki manfaat ekonomi yang signifikan, seperti peningkatan transaksi perpajakan dan aktivitas perbankan.

BACA JUGA:ATR/BPN Paparkan Transformasi Layanan dalam Uji Publik KIP 2025

Pada kesempatan yang sama, Menteri Nusron memaparkan hasil penerimaan BPHTB yang terus meningkat. 

''Tahun lalu, penerimaan BPHTB mencapai Rp1,438 triliun, dan hingga Oktober 2025, tercatat sudah mencapai Rp1,290 triliun, menunjukkan adanya tren kenaikan yang signifikan'', ungkapnya. 

Peningkatan nilai Hak Tanggungan di Bali juga menunjukkan dampak positif dari sertifikasi tanah. 

Tahun lalu, nilai Hak Tanggungan di Bali tercatat sebesar Rp27 triliun, dan kini sudah meningkat menjadi Rp36,3 triliun.

Dengan hasil tersebut, Menteri Nusron menegaskan bahwa sertifikasi tanah dapat meningkatkan potensi investasi dan memperkuat ekonomi daerah. 

BACA JUGA:ATR/BPN Raih Top GPR Award 2025, Bukti Konsistensi Bangun Citra Positif Pemerintah

''Tanpa sertifikat tanah, bank tidak akan memberikan akses pembiayaan'', tambahnya.

Menteri Nusron berharap melalui kolaborasi antara Kementerian ATR/BPN dan pemerintah daerah, seluruh masyarakat Bali, khususnya yang rentan, dapat memperoleh kepastian hukum atas tanah mereka. 

Hal ini diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih merata di Bali.

Rakor ini turut dihadiri oleh Gubernur Bali, I Wayan Koster, serta Bupati dan Wali Kota se-Provinsi Bali. 

Selain itu, Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol, Shamy Ardian, serta Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Bali, I Made Daging, juga hadir dalam acara tersebut.

Sumber: