Mahkamah Konstitusi Perintahkan 21 Daerah Wajib Gelar PSU dalam PHPU Pilkada 2024!
Mahkamah Konstitusi (MK) telah mengeluarkan putusan, Senin 24 Februari 2025 terkait sengketa hasil Pilkada 2024, di mana 21 daerah di Indonesia diperintahkan untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU)-dok/detik.com-
Banjar Baru – PSU Paslon 01 dengan skema kolom kosong, waktu: 60 hari.
Empat Lawang – PSU mengubah skema pemilihan calon tunggal menjadi dua Paslon, waktu: 60 hari.
Bangka Barat – PSU di 4 TPS, waktu: 30 hari. Kabupaten Serang – PSU akibat ketidaknetralan aparat desa, waktu: 60 hari.
Pesawaran – Diskualifikasi Cabup Paslon 01 karena SKPI pengganti ijazah cacat hukum, PSU dalam 90 hari.
Kutai Kartanegara – Diskualifikasi Cabup, PSU dalam 60 hari.
Sabang – PSU di 1 TPS, waktu: 45 hari.
Kepulauan Talaud – PSU di seluruh TPS di Kecamatan Essang, waktu: 45 hari.
Banggai – PSU di seluruh Kecamatan Toili dan Simpang Raya, waktu: 45 hari.
Kabupaten Gorontalo Utara – Diskualifikasi Paslon, PSU dalam 60 hari.
Bungo – PSU di 21 TPS untuk memastikan kemurnian suara, waktu: 45 hari.
Bengkulu Selatan – Diskualifikasi Cabup, PSU dalam 60 hari.
Palopo – Diskualifikasi calon walikota dari Paslon 4, PSU dalam 90 hari.
BACA JUGA:Pj Wako Ikuti Zoom Meeting Kesiapan Pilkada 2024
Dinamika Politik Pasca-Putusan MK
Putusan ini berdampak besar terhadap peta politik di daerah yang terkena PSU.
Cek Berita dan Artikel lainnya di Google News
Sumber:
- Share:
