KPU Sumsel Pastikan Kesiapan PSU di Empat Lawang

PAGARALAMPOS.COM -  Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumatera Selatan (Sumsel) memastikan kesiapan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di Kabupaten Empat Lawang yang akan dilaksanakan pada 19 April 2025 mendatang. Kesiapan PSU meliputi pendanaan, keamanan, dan berbagai aspek lainnya.

Rapat persiapan PSU tersebut digelar bersama Pemerintah Provinsi Sumsel, Pemkab Empat Lawang, serta instansi terkait, di Rumah Kayu (Kediaman Gubernur Sumsel Herman Deru) pada malam hari.

Dalam rapat tersebut, dibahas berbagai hal terkait kelancaran PSU, termasuk kesiapan penyelenggara, logistik, dan pendanaan.

Gubernur Sumsel, Herman Deru, menyatakan tidak khawatir terkait masalah pendanaan PSU. Meskipun anggaran yang dibutuhkan diperkirakan sekitar 30-an miliar rupiah.

BACA JUGA:KPU Sumsel Gelar Rakor Daring, Bahas Kebijakan 2025 dan Evaluasi Pilkada 2024

BACA JUGA:KPU Tetapkan Ludi – Bertha Pemenang Pilkada Pagar Alam, Hasil Rapat Pleno Terbuka Penetapan Paslon Terpilih

BACA JUGA:Terima Penghargaan dari KPU, Pj Gubernur : Kepala Daerah Terpilih Berharap Membangun Sumsel

Ia yakin bahwa efisiensi yang dilakukan selama penyelenggaraan Pilkada Gubernur sebelumnya dapat membantu menutupi kekurangan anggaran.

"Melalui Belanja Tidak Terduga (BTT) atau efisiensi dari penyelenggaraan Pilkada Gubernur, kami yakin masalah pendanaan tidak akan menjadi hambatan," ungkap Deru saat Konferensi Pers PSU Kab. Empat Lawang, Selasa (11/3/2025).

Lanjut, total anggaran yang diusulkan untuk PSU mencapai 36 miliar rupiah, namun saldo yang tersedia saat ini sekitar 6 miliar rupiah. Pemkab Empat Lawang telah mengajukan permohonan bantuan kepada pemerintah provinsi untuk menutupi kekurangan anggaran.

Jika Pemkab tidak dapat menutupi, provinsi akan membantu, dan jika provinsi juga tidak mampu, pemerintah pusat akan turun tangan.

BACA JUGA:KPU Raih Penghargaan dari LKPP, Transparansi Pengadaan Barang dan Jasa

BACA JUGA:KPU Pagar Alam Bangun Kolaborasi dan Profesionalisme

"Kami sudah menghitung dan memastikan bahwa kebutuhan pendanaan PSU ini dapat dipenuhi, baik oleh pemerintah kabupaten, provinsi, maupun pusat," jelasnya

Sumber: