Nusron meminta seluruh jajaran Kanwil dan Kantah yang masuk dalam target transformasi segera melakukan persiapan.
Ia mengingatkan agar perubahan yang dilakukan benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dan tidak berhenti pada perubahan administratif di tingkat organisasi.
Monitoring dan evaluasi rakor kemudian dilanjutkan oleh Sekretaris Jenderal ATR/BPN Dalu Agung Darmawan, Direktur Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah Asnaedi, serta Kepala Biro Organisasi, Tata Laksana, dan Manajemen Risiko Einstein Al Makarima.
BACA JUGA:ATR/BPN Perkuat Implementasi IKU, Satukan Standar Kinerja dari Pusat hingga Daerah
Turut hadir Staf Ahli Bidang Partisipasi Masyarakat dan Pemerintah Daerah Andi Tenri Abeng serta sejumlah pejabat pimpinan tinggi pratama Kementerian ATR/BPN.
Melalui percepatan transformasi tersebut, Kementerian ATR/BPN menempatkan kepastian pelayanan sebagai salah satu indikator penting keberhasilan pembenahan organisasi.
Masyarakat diharapkan tidak lagi menghadapi ketidakjelasan dalam proses pengurusan layanan pertanahan, baik dari sisi prosedur maupun waktu penyelesaiannya.