Dari evaluasi itu, pemerintah ingin melihat efektivitas pola tersebut sebelum diterapkan secara lebih luas.
Selain itu, 17 Kantah yang menjadi perintis layanan Peralihan Hak Terintegrasi dengan target penyelesaian 10 hari juga diminta menyampaikan pengalaman.
Masukan dari kantor-kantor tersebut menjadi bahan penting untuk menyempurnakan sistem sebelum diterapkan di lebih banyak wilayah.
Nusron menekankan bahwa masyarakat sebagai pemohon membutuhkan kepastian, terutama mengenai kapan sebuah permohonan dapat diselesaikan.
BACA JUGA:ATR/BPN Uji Coba Layanan Balik Nama Sertifikat Maksimal 10 Hari
Ketidakjelasan waktu pelayanan dinilai dapat menimbulkan ketidakpastian bagi masyarakat yang sedang mengurus hak atas tanah.
Karena itu, transformasi pelayanan tidak cukup hanya dengan mengubah mekanisme internal.
Setiap perubahan harus mampu menghasilkan proses yang lebih sederhana dan mudah dipahami masyarakat.
Kantah juga dituntut memiliki kemampuan untuk memberikan informasi yang jelas mengenai proses serta target penyelesaian layanan.
BACA JUGA:Kinerja Komunikasi Publik Kementerian ATR/BPN Kembali Mendapat Pengakuan
Kementerian ATR/BPN menargetkan perluasan transformasi organisasi dilakukan secara bertahap sepanjang 2026.
Berdasarkan rencana yang disampaikan dalam rakor, tambahan penerapan transformasi akan dilakukan pada September dan Desember.
Dengan tahapan tersebut, jumlah Kantah yang menjalankan transformasi organisasi ditargetkan mencapai 110 kantor pada akhir tahun.
Target serupa juga diarahkan untuk transformasi layanan Peralihan Hak.
BACA JUGA:ATR/BPN Perkuat Implementasi IKU, Satukan Standar Kinerja dari Pusat hingga Daerah
Dengan demikian, sedikitnya 110 Kantah diharapkan dapat menjalankan pembaruan pelayanan tersebut pada tahun ini.