PAGARALAMPOS.COM - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid mendorong pemerintah daerah dan Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (IPPAT) di Jawa Tengah memperkuat kolaborasi dalam mendukung transformasi pelayanan pertanahan.
Sinergi tersebut dinilai penting untuk menciptakan layanan publik yang lebih cepat, pasti, transparan, dan mudah dipantau masyarakat.
Hal itu disampaikan Nusron saat memberikan pengarahan kepada jajaran Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) serta perwakilan IPPAT se-Jawa Tengah di Kudus, Jumat (7/8/2026).
Kegiatan tersebut diikuti 309 peserta yang terdiri atas kepala BPKAD kabupaten/kota dan perwakilan IPPAT.
BACA JUGA:Kinerja Komunikasi Publik Kementerian ATR/BPN Kembali Mendapat Pengakuan
Menurut Nusron, pembenahan layanan pertanahan tidak dapat hanya mengandalkan internal Kementerian ATR/BPN.
Keterlibatan pemerintah daerah dan PPAT menjadi bagian penting karena proses pertanahan berkaitan dengan validasi Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) serta pembuatan akta jual beli (AJB).
Salah satu agenda utama yang dipaparkan adalah penerapan layanan Peralihan Hak dengan batas penyelesaian maksimal 10 hari.
Program tersebut mulai diuji coba pada 17 Agustus 2026 di 15 Kantor Pertanahan (Kantah) selama tiga bulan sebelum diperluas secara bertahap.
BACA JUGA:ATR/BPN Perkuat Implementasi IKU, Satukan Standar Kinerja dari Pusat hingga Daerah
Skema layanan itu membagi proses menjadi beberapa tahapan.
Validasi BPHTB ditargetkan rampung maksimal tiga hari, pembuatan AJB oleh PPAT selama dua hari, sedangkan Kantah menyelesaikan proses pertanahan dalam waktu lima hari.
Dengan pembagian tersebut, keseluruhan proses ditargetkan selesai paling lama 10 hari.
Untuk mempercepat validasi BPHTB, Kementerian ATR/BPN akan memperkuat koordinasi bersama Kementerian Dalam Negeri melalui Surat Edaran Bersama.
BACA JUGA:ATR/BPN Gelar Slow Run Rutin, Dorong Pegawai Terapkan Gaya Hidup Sehat