PAGARALAMPOS.COM - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) kembali melakukan penyegaran organisasi melalui pelantikan dan pengambilan sumpah/janji jabatan terhadap 78 pejabat struktural.
Langkah ini menjadi bagian dari strategi reformasi sumber daya manusia (SDM) untuk membangun birokrasi yang profesional, adaptif, dan berintegritas dalam menghadapi dinamika pelayanan publik yang terus berkembang.
Pelantikan dipimpin langsung oleh Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (Wamen ATR/Waka BPN), Ossy Dermawan, di Aula Prona Kementerian ATR/BPN, Jakarta, Jumat (17/07/2026).
Dari total pejabat yang dilantik, sebanyak delapan orang merupakan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dan 70 lainnya Pejabat Administrator.
BACA JUGA:ATR/BPN Pertahankan Opini WTP Ke-14 Berturut-turut, Komitmen Perkuat Akuntabilitas Keuangan
Dalam sambutannya, Wamen Ossy menegaskan bahwa rotasi dan promosi jabatan bukan sekadar pergantian posisi, melainkan bagian dari sistem pembinaan karier aparatur sipil negara (ASN) yang dirancang untuk meningkatkan kapasitas dan kualitas pelayanan publik.
Menurutnya, reformasi SDM di lingkungan ATR/BPN dilakukan melalui tiga pendekatan utama, yakni tour of duty atau rotasi jabatan, tour of area atau perpindahan wilayah penugasan, serta tour of time yang mengatur masa penugasan dalam suatu jabatan.
“Rotasi dan promosi jabatan secara berkala tidak hanya menjamin profesionalisme berbasis sistem, tetapi juga menjadi sarana pengembangan kompetensi dan karier ASN,” ujar Ossy.
Ia menjelaskan, pengalaman bekerja di berbagai posisi maupun wilayah akan memperkaya wawasan pejabat dalam memahami persoalan yang dihadapi masyarakat.
BACA JUGA:Realisasi Anggaran ATR/BPN 2025 Capai 95,73 Persen, DPR Minta Penguatan Pengawasan Kinerja
Dengan demikian, para pejabat diharapkan mampu mengambil keputusan yang lebih komprehensif dan berorientasi pada kepentingan publik.
Lebih lanjut, Ossy mengingatkan bahwa birokrasi saat ini menghadapi tantangan yang semakin kompleks.
Perubahan teknologi, tuntutan pelayanan yang lebih cepat, serta ekspektasi masyarakat yang terus meningkat menuntut aparatur pemerintah untuk terus beradaptasi.
Karena itu, ia meminta seluruh pejabat yang baru dilantik agar tidak terjebak dalam pola kerja lama.
Sebaliknya, mereka harus mampu menghadirkan semangat baru, meningkatkan kompetensi, dan menjalankan tugas secara profesional.