PAGARALAMPOS.COM — Isu perpanjangan waktu penyampaian data dukung penilaian creative financing bagi pemerintah daerah menjadi perhatian utama Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
Kesempatan tambahan waktu tersebut dinilai strategis untuk memaksimalkan penyempurnaan data sekaligus memperkuat inovasi pembiayaan pembangunan daerah.
Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan, H. Edward Candra, mengikuti rapat terkait perpanjangan waktu penyampaian data dukung penilaian creative financing yang digelar secara daring dari Command Center, Jumat (27/3/2026).
Rapat tersebut dipimpin langsung oleh Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri, Dr. Drs. Horas Maurits Panjaitan, M.Ec, Dev.
BACA JUGA:Respon Cepat Satlantas Tangani Pohon Tumbang di Akses Pagar Alam - Lahat
BACA JUGA:Sidak OPD di Hari Pertama Kerja Usai Lebaran, Sekda Sumsel Pastikan Pelayanan Publik Normal
Dalam arahannya, disampaikan bahwa perpanjangan waktu diberikan guna memberikan kesempatan bagi pemerintah daerah untuk melengkapi dan menyempurnakan data dukung yang diperlukan dalam proses penilaian.
Sekda Sumsel menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan untuk terus mendukung optimalisasi pengelolaan keuangan daerah, termasuk melalui pendekatan creative financing yang inovatif dan akuntabel.
Menurutnya, pendekatan creative financing menjadi salah satu solusi penting dalam memperluas sumber pembiayaan pembangunan tanpa hanya bergantung pada pendanaan konvensional, sehingga mampu mempercepat realisasi program pembangunan yang berkelanjutan di daerah.
BACA JUGA:Sekda Sumsel Sindir Baznas Agar Transparan, Program Zakat Menyentuh Masyarakat
BACA JUGA:Wamen BKKBN dan Sekda Sumsel Tinjau Distribusi MBG di Palembang
“Melalui kesempatan perpanjangan ini, kita akan maksimalkan penyempurnaan data agar sesuai dengan ketentuan dan memberikan gambaran terbaik atas upaya yang telah dilakukan daerah dan diharapkan dapat dikumpul sebelum batas waktu yang ditentukan,” ujarnya.
Rapat tersebut juga menjadi ruang koordinasi penting antara pemerintah pusat dan daerah dalam memastikan setiap proses penilaian berjalan transparan, terukur, serta memberikan manfaat nyata bagi pembangunan di daerah.