Belanda kemudian membangun infrastruktur pendukung seperti sekolah, rumah sakit, serta pasar, yang kini dikenal sebagai Pasar Atas dan Pasar Bawah.
Bukittinggi pun berkembang menjadi kota perdagangan dan administrasi penting di Sumatera bagian tengah.
Pada masa pendudukan Jepang (1942–1945), Bukittinggi berubah nama menjadi Fort de Kock-shi dan dijadikan pusat pemerintahan militer Jepang di Sumatera.
Letaknya yang strategis membuat kota ini menjadi markas Komando Militer Jepang untuk seluruh Pulau Sumatera.
BACA JUGA:Sejarah Benteng Kota Nica: Jejak Pemerintahan Kolonial dan Saksi Perjuangan di Tanah Papua!
Peninggalan masa itu masih dapat dijumpai hingga kini, seperti Lubang Jepang—terowongan bawah tanah yang dibangun dengan kerja paksa (romusha) untuk kepentingan militer Jepang.
Bukittinggi dalam Masa Kemerdekaan
Setelah Indonesia memproklamasikan kemerdekaan pada tahun 1945, Bukittinggi kembali mencatatkan peran penting dalam sejarah bangsa.
Kota ini menjadi salah satu pusat pemerintahan sementara Republik Indonesia ketika kondisi Jakarta tidak aman akibat agresi militer Belanda.
BACA JUGA:Sejarah Tari Katrili: Jejak Akulturasi Budaya Eropa dan Nusantara di Nusa Tenggara Timur!
Pada tanggal 19 Desember 1948, saat Belanda melancarkan Agresi Militer II, pemerintah Indonesia membentuk Pemerintahan Darurat Republik Indonesia (PDRI) di Bukittinggi, di bawah pimpinan Sjafruddin Prawiranegara.
Keberadaan PDRI menjadi simbol bahwa Indonesia masih berdiri meskipun ibu kota dikuasai Belanda.
Karena jasa besarnya dalam mempertahankan eksistensi Republik, Bukittinggi mendapat julukan sebagai “Kota Perjuangan”.
Hingga kini, peristiwa berdirinya PDRI dikenang sebagai salah satu tonggak sejarah penting dalam perjalanan bangsa Indonesia menuju kedaulatan penuh.
BACA JUGA:Mengenal Sejarah Istana Kadriah: Warisan Kejayaan Kesultanan Pontianak!
Kota Pendidikan dan Budaya