Menteri ATR/BPN Soroti Tiga Tantangan Utama dalam Reformasi Pertanahan

PAGARALAMPOS.COM - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, mengungkapkan tiga tantangan besar yang tengah dihadapi lembaganya dan harus segera dituntaskan. 

Ketiga tantangan itu meliputi peningkatan capaian sertipikasi tanah, penyertipikatan bidang tanah yang telah terpetakan namun belum bersertipikat, serta peningkatan kualitas data pertanahan nasional.

Dalam kunjungannya ke Minahasa, Sulawesi Utara, Kamis (17/07/2025) beberapa hari yang lalu, Menteri Nusron menegaskan pentingnya penguatan sistem dan sumber daya manusia (SDM) untuk menjawab tantangan terakhir. 

BACA JUGA:Menteri ATR/BPN Serahkan Sertipikat Tanah, Tegaskan Komitmen Tuntaskan PR Pertanahan di Era Presiden Prabowo

Beliau menekankan bahwa sistem kepegawaian di lingkungan ATR/BPN akan diarahkan berdasarkan jenjang karier yang transparan dan berbasis meritokrasi.

“Dari aspek SDM, jabatan akan diatur berdasarkan jenjang karier yang transparan dan berbasis meritokrasi,” ujar Menteri Nusron saat memberi pengarahan kepada jajaran Kantor Wilayah BPN Provinsi Sulawesi Utara (Sulut).

Layanan pertanahan sendiri terbukti telah memberikan kontribusi signifikan terhadap perekonomian daerah. 

Di Sulawesi Utara, sepanjang tahun 2024, penerimaan dari Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) tercatat mencapai Rp124,4 miliar. Sementara pencatatan Hak Tanggungan bernilai Rp4,2 triliun. 

BACA JUGA:Humas ATR/BPN Dorong Satker Daerah Aktif Berkomunikasi Publik dan Responsif terhadap Isu

Dari total 7,8 juta layanan pertanahan secara nasional, sekitar 52.000 layanan diberikan di Provinsi Sulut.

Selain penguatan sistem dan SDM, Menteri Nusron juga menekankan pentingnya keterlibatan aktif seluruh jajaran ATR/BPN dalam komunikasi publik. 

Menurutnya, di tengah era post truth di mana informasi palsu lebih cepat menyebar dibandingkan fakta peran aktif dalam meluruskan disinformasi menjadi sangat vital.

“Kita semua harus menjadi garda depan dalam menjelaskan kebijakan dengan benar, meluruskan disinformasi, dan membangun kepercayaan masyarakat,” tegas Nusron. 

BACA JUGA:Mewujudkan Keadilan Agraria, Wamen Ossy Tegaskan Reforma Agraria Sebagai Prioritas Nasional