Pemkot PGA

Humas ATR/BPN Dorong Satker Daerah Aktif Berkomunikasi Publik dan Responsif terhadap Isu

Humas ATR/BPN Dorong Satker Daerah Aktif Berkomunikasi Publik dan Responsif terhadap Isu

Humas ATR/BPN Dorong Satker Daerah Aktif Berkomunikasi Publik dan Responsif terhadap Isu-net-kolase

PAGARALAMPOS.COM - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menegaskan pentingnya peran komunikasi publik yang aktif dan responsif di seluruh satuan kerja (Satker) daerah. 

Hal ini disampaikan oleh Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol, Harison Mocodompis, dalam Penutupan Evaluasi dan Analisis Kinerja Program dan Kegiatan Triwulan II Tahun 2025, yang digelar secara berani pada Kamis (17/07/2025) beberapa hari yang lalu.

Menurut Harison, sebagai instansi vertikal yang memiliki jejaring kerja di berbagai daerah, Kementerian ATR/BPN tidak hanya dituntut menjalankan program dengan baik sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP), tetapi juga perlu peka terhadap sentimen publik dan media.

BACA JUGA:Menteri Nusron Sambangi Sulut, Tekankan Pelayanan Tanpa Diskriminasi

“Ini harus ada semacam rasa krisis yang tinggi di antara teman-teman, tidak hanya mampu menjalankan program dengan baik, tetapi juga harus melihat apa yang menjadi sentimen masyarakat hari ini, apa yang menjadi sentimen media,” ujarnya.

Beliau menekankan bahwa Satker di daerah sangat dibolehkan, bahkan dianjurkan, untuk tampil sebagai garda terdepan dalam menyampaikan informasi berimbang kepada publik. 

Harison berharap seluruh jajaran Satker mampu menangkap isu-isu strategis yang berkembang di masing-masing wilayah, baik yang bersifat positif maupun yang berpotensi menimbulkan krisis citra.

Beliau mencontohkan kasus “Mbah Tupon” di Yogyakarta yang sempat viral dan mendapat perhatian besar dari publik. 

Dalam kasus tersebut, Harison mengapresiasi keterlibatan langsung Kepala Kanwil BPN DIY, Dony, yang dengan sigap menjawab klarifikasi kepada media nasional seperti CNN dan Kompas.

BACA JUGA:Menteri ATR/BPN Ajak Kepala Daerah Galakkan Gerakan Pemasangan Tanda Batas Tanah

“Ini penting, karena jika tidak ditangani cepat dan tepat, permasalahan seperti itu bisa melebar dan menimbulkan kesan keliru terhadap kinerja kementerian,” tegas Harison.

Dalam pertemuan ini, Harison juga memaparkan evaluasi strategi komunikasi yang tengah diterapkan oleh seluruh Satker Kementerian ATR/BPN. 

Evaluasi tersebut dibagi dalam empat indikator utama, yaitu Media Berbayar, Media yang Diperoleh (Earned Media), Media yang Dimiliki (Owned Media), dan Media Bersama (Shared Media).

Cek Berita dan Artikel lainnya di Google News

Sumber: