CPNS ATR/BPN Harus Perkuat Kepedulian dan Peran Komunikasi Publik: Setiap ASN Adalah Wajah Institusi

PAGARALAMPOS.COM - Menjadi seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkup Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) kini menuntut tanggung jawab yang lebih dari sekadar urusan teknis administratif.

Di tengah derasnya arus informasi digital, setiap personel baru diwajibkan memiliki kepekaan tinggi terhadap dinamika publik dan berperan aktif sebagai jembatan informasi bagi masyarakat.

Hal tersebut ditegaskan oleh Kepala Bagian Pemberitaan, Media, dan Hubungan Antar Lembaga, Bagas Agung Wibowo, saat memberikan pengarahan kepada peserta Pelatihan Dasar (Latsar) CPNS Kementerian ATR/BPN Gelombang 3 di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM), Cikeas, Jumat (13/02/2026).

BACA JUGA:DPR Soroti Kesiapan Anggaran ATR/BPN untuk Penanganan Pascabencana di Sumatera

ASN Sebagai Garda Terdepan Komunikasi

Dalam arahannya, Bagas Agung Wibowo menekankan bahwa citra institusi tidak hanya bertumpu pada Biro Hubungan Masyarakat, melainkan pada setiap individu yang bekerja di dalamnya. Ia mengingatkan para CPNS agar tidak abai terhadap isu-isu yang menyangkut kementeriannya sendiri.

“Jangan sampai orang luar sibuk membicarakan ATR/BPN, sementara kita yang di dalam justru tidak tahu apa-apa. Kita semua adalah humas bagi lembaga ini,” tegas Bagas di hadapan para peserta.

Pernyataan ini menjadi pengingat keras bahwa di era keterbukaan informasi, persepsi publik dapat terbentuk dalam hitungan detik.

Jika ASN di dalam internal tidak memahami kebijakan atau isu terkini, maka akan terjadi celah informasi yang dapat merugikan reputasi lembaga.

BACA JUGA:Wamen ATR/BPN Tinjau Layanan Pertanahan di Medan dan Deli Serdang

Etika Digital dan Profesionalisme

Selain kinerja di kantor, sikap ASN di ruang digital juga menjadi sorotan. Bagas mengimbau para CPNS untuk bersikap bijak dalam menggunakan media sosial.

Menurutnya, perilaku seorang ASN di media sosial secara tidak langsung merepresentasikan integritas kementerian di mata masyarakat.

Ia menilai bahwa komunikasi publik yang kuat berakar dari pelayanan yang prima di lapangan. Jika pelayanan telah dilakukan sesuai dengan Standard Operating Procedure (SOP) dan dibarengi dengan penyampaian informasi yang benar, maka kepercayaan masyarakat akan terbangun secara alami.

Sumber: