PAGARALAMPOS.COM - Presiden Joko Widodo memberikan tanggapannya yang tegas terkait desakan agar Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi mundur dari jabatannya, menyusul serangan peretasan terhadap sistem Pusat Data Nasional (PDN).
Peretasan ini belum sepenuhnya pulih hingga saat ini, memicu kekhawatiran akan keamanan data nasional.
Pada acara peresmian pabrik dan ekosistem baterai serta kendaraan listrik Korea Selatan di Karawang, Jawa Barat, Presiden Jokowi menjelaskan bahwa semua aspek terkait peretasan PDN telah dievaluasi secara menyeluruh.
Dia menyatakan bahwa tuntutan agar Menkominfo mundur sudah menjadi bagian dari evaluasi tersebut. "Semuanya sudah dievaluasi," ujar Jokowi dengan tegas.
BACA JUGA:Mahindra Thar Armada, Rival Suzuki Jimny 5 Pintu dengan Segudang Keunggulan
BACA JUGA:Rayakan HUT ke 54 Babek TNI, Mendukung Operasi Berbasis Tri Matra Terpadu
Evaluasi dan Solusi Terhadap Peretasan
Presiden menegaskan bahwa keamanan sistem PDN harus menjadi prioritas utama untuk mencegah kejadian serupa di masa depan.
Dia menyoroti pentingnya melakukan cadangan data (backup) untuk semua data nasional guna menghindari kejutan yang tidak diinginkan. "
Yang paling penting semuanya harus dicarikan solusinya agar tidak terjadi lagi, di-back up semua data nasional kita," tambahnya.
BACA JUGA:Dugaan Korupsi Proyek PJTUS, Kantor Kementerian ESDM Digeledah, Bareskrim Temukan Bukti Ini
BACA JUGA:Destinasi Pesisir Terbaik Vietnam, Cek Lokasinya Disini
Konteks Global dan Tuntutan Masyarakat
Jokowi juga menyoroti bahwa serangan terhadap sistem PDN bukan hanya masalah Indonesia, tetapi juga terjadi di negara-negara lain menggunakan ransomware.
Hal ini menggarisbawahi kompleksitas tantangan keamanan cyber dalam skala global yang membutuhkan tanggapan yang lebih luas dan kolaboratif.