Selain itu, peraturan lebih lanjut mengenai penawaran WIUPK secara prioritas kepada badan usaha milik ormas dan organisasi keagamaan akan diatur melalui Peraturan Presiden (Perpres).
Ini menunjukkan bahwa pemerintah memiliki komitmen yang kuat untuk memastikan bahwa kebijakan ini diimplementasikan dengan baik dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.
Reaksi terhadap kebijakan ini tentu saja bervariasi.
Para pendukungnya melihatnya sebagai langkah positif menuju inklusivitas ekonomi dan pemberdayaan masyarakat lokal, sementara kritikus mengkhawatirkan kemungkinan penyalahgunaan kebijakan ini oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.
BACA JUGA:Hj. Hepy Safriani Kembalikan Formulir ke PDI Perjuangan, Komitmen Kuat untuk Memajukan Pagar Alam
Namun, yang pasti adalah bahwa kebijakan ini memiliki potensi untuk mengubah paradigma dalam industri pertambangan di Indonesia.
Selain itu, keputusan ini juga memberikan sinyal kepada dunia bahwa Indonesia serius dalam upaya untuk mengatasi kesenjangan ekonomi dan sosial, serta memastikan bahwa pemanfaatan sumber daya alam dilakukan secara bertanggung jawab dan berkelanjutan.
Hal ini dapat meningkatkan kepercayaan investor dan membuka peluang baru untuk kerja sama internasional dalam pengembangan sektor pertambangan.
Namun, untuk mencapai potensi penuh dari kebijakan ini, penting bagi pemerintah untuk memastikan bahwa implementasinya dilakukan dengan transparan, akuntabel, dan berdasarkan pada prinsip-prinsip keberlanjutan.
BACA JUGA:Kolaborasi Demi Kelestarian Alam, Pj Walikota Pagar Alam Dukung Inisiatif Mapala Kompas
Ini termasuk memastikan bahwa semua pihak yang terlibat memiliki akses yang adil dan setara terhadap manfaat dari kegiatan pertambangan, serta bahwa dampak lingkungan dan sosialnya diminimalkan sebanyak mungkin.
Dengan demikian, langkah ini tidak hanya merupakan langkah maju bagi industri pertambangan di Indonesia, tetapi juga dapat menjadi contoh bagi negara-negara lain yang menghadapi tantangan serupa dalam mengelola sumber daya alam mereka.
Jika diimplementasikan dengan baik, kebijakan ini memiliki potensi untuk menjadi salah satu tonggak penting dalam pembangunan berkelanjutan di Indonesia dan di seluruh dunia. *