Kerugian negara sebesar Rp27 miliar yang diperkirakan dalam kasus ini adalah jumlah yang sangat besar.
Dana sebesar itu dapat digunakan untuk berbagai program pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.
Oleh karena itu, penegakan hukum terhadap kasus korupsi ini sangat penting untuk memastikan bahwa pelaku korupsi mendapatkan hukuman yang sesuai dengan perbuatannya dan untuk mencegah terjadinya tindakan korupsi di masa mendatang.
Kasus korupsi pemanfaatan tanah negara oleh PT GFI dan Direktur Franky menjadi peringatan bagi semua pihak bahwa tindakan korupsi tidak akan ditoleransi.
BACA JUGA:Misteri Sigiriya, Benteng Kuno di Atas Batu Raksasa yang Menakjubkan
Pihak kejaksaan, kepolisian, dan lembaga penegak hukum lainnya diharapkan dapat bekerja sama dalam memberantas korupsi dan melindungi keuangan negara.
Masyarakat juga diharapkan untuk ikut serta dalam pencegahan korupsi dengan tidak memberikan suap atau meminta imbalan dalam proses pengurusan izin atau kegiatan lain yang melibatkan pemanfaatan sumber daya negara.
Kesadaran dan partisipasi aktif masyarakat dalam pencegahan korupsi dapat menjadi salah satu cara efektif untuk membangun tata kelola pemerintahan yang bersih dan transparan.
Sebagai penutup, penangkapan Franky sebagai tersangka kasus korupsi pemanfaatan tanah negara oleh Kejaksaan Tinggi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung merupakan langkah positif dalam upaya memberantas korupsi di Indonesia.
BACA JUGA:Rilis (ulang) Nokia 150 2023 di Tengah Gempuran Ponsel-ponsel Canggih. Ternyata Ini Keunggulannya
Pihak kejaksaan dan lembaga penegak hukum lainnya diharapkan terus meningkatkan kinerjanya dalam menangani kasus-kasus korupsi lainnya demi terwujudnya pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel untuk kesejahteraan masyarakat dan kemajuan bangsa Indonesia. *