BACA JUGA:Bikin Seneng Atau Sedih? Ini 5 Tradisi Pendewasaan Yang Aneh Di Suku Indonesia
Oleh karena itu, mereka melakukan tradisi kawin tangkap sebagai langkah untuk menjadi kepala keluarga yang memiliki hak dan otonomi.
Pelaksanaan Tradisi Kawin Tangkap
Tradisi kawin tangkap biasanya dilakukan oleh laki-laki dari keluarga kaya yang ingin meminang seorang perempuan yang disukainya.
Praktik ini melibatkan 'penculikan' perempuan yang akan menjadi calon pengantin atau istri.
Namun, pelaksanaan tradisi kawin tangkap ini awalnya dimaksudkan untuk mengadakan pernikahan tanpa melalui peminangan atau kesepakatan kedua belah pihak, terutama soal mahar atau belis, menuju ke tahap peminangan sebagai pernikahan yang sah menurut adat Sumba.
BACA JUGA:Tradisi Aneh Yang Berhubungan Dengan Wanita, Kebiasaan Suku Ini Dianggap Tidak Masuk Akal!
Pada saat pelaksanaan kawin tangkap, simbol-simbol adat digunakan, seperti kuda yang dilindungi atau emas di bawah bantal, sebagai tanda bahwa proses adat tengah dilaksanakan. C
alon mempelai pria dan wanita akan mengenakan pakaian adat, dan pihak orang tua laki-laki memberikan hadiah sebagai tanda maaf permintaan dan untuk memberitahukan bahwa anak-anak akan menjadi bagian dari keluarga laki-laki.
Kontroversi Terkait Tradisi Kawin Tangkap
Meskipun tradisi kawin tangkap dianggap sebagai bagian dari warisan budaya Sumba, praktik ini telah menimbulkan kontroversi.
Komnas Perempuan dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) telah menyoroti masalah dalam praktik kawin menangkap yang dianggap merugikan perempuan.
Komnas Perempuan berpendapat bahwa praktik kawin tangkap merupakan tindak kekerasan seksual dan pemaksaan perkawinan yang diwajibkan pada diskriminasi berbasis gender.
Mereka mengungkapkan langkah-langkah komprehensif untuk menghapus praktik yang mengatasnamakan tradisi tersebut.
Pada tahun 2020, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Bintang Puspayoga, bahkan melakukan kunjungan kerja ke Sumba untuk mendengarkan pendapat tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat, akademisi, penyerta, pendamping, dan pemerintah daerah terkait praktik kawin tangkap.