BACA JUGA:Ini 7 Kisah Misteri Gunung Sunda, Dari Benda Pusaka Hingga Pesantren Gaib
Akan tetapi yang jelas bahwa mekanisme dari sistem pemerintahan yang diterapkan setidaknya telah berjalan dengan baik dan tentunya ditopang oleh sistem pertahanan dan keamanan yang mendukung.
Mengingat hal di atas menjadi sesuatu yang menarik untuk dikaji bagaimana pola pertahanan dan keamanan yang dikembangkan oleh Kerajaan Sunda sehingga kerajaan tersebut mampu mengeliminasi segala gangguan keamanan dan usaha-usaha untuk menghancurkannya .
Dalam sistim pemerintahan yang berdasarkan pada sistim kerajaan maka kedudukan seorang raja menjadi sangat sentral, yakni pusat kekuasaan tertinggi.
Kekuasaan yang mutlak di tangan seorang raja ini dilegitimasikan dengan dianutnya kepercayaan yang bersifat kosmologi.
BACA JUGA:Majapahit Sang Penguasa Lautan, Miliki Kapal Perang Berukuran Raksasa?
Dalam konsep kosmologi ini terdapat satu keyakinan bahwa keselarasan antara kerajaan dan jagat raya dapat dicapai dengan menyusun kerajaan sebagai gambaran jagat raya dalam bentuk kecil (Nurhadi.M, 1980:445).
Hal ini membawa implikasi bahwa kekuasaan seorang raja didapatkan dari restu para dewa dan hyang. Posisi seorang raja merupakan representatif dari wakil dewa dan hyang di dunia yang tentu saja mendapat mandat untuk berkuasa di dunia.
Naskah Sanghyang Siksa Kandang Karesian (SSKK) banyak memuat tentang hal di atas, di antaranya, naskah yang dibuat tahun 1440 C (1518 M) ini menjelaskan tentang kedudukan raja yang berada di bawah para dewa dan hyang.
“...mangkubumi bakti di ratu, ratu bakti di dewata, dewata bakti di hyang...” artinya “...mangkubumi berbakti pada raja, raja berbakti pada dewata, dewata berbakti pada hyang...” (Atja dan Saleh D,1981b:2).
BACA JUGA:Waduh! Ternyata Gunung Salak Banyak Makam Keramatnya Loh, Salah Satunya Ada Makam Mbah Petruk
Mengingat bahwa kekuasaan yang dimiliki didapatkan dari restu para dewa dan hyang maka semua potensi kekuasaan dan wewenang seorang raja harus mengikuti kehendak para dewa dan hyang.
Dengan demikian kekuasaan yang dimiliki oleh raja harus digunakan untuk dapat menjamin kemakmuran dan keamanan seluruh rakyatnya.
Apabila kemakmuran dan keamanan seluruh rakyatnya dapat terjamin itu berarti kekuasaan raja berada dalam restu para dewa dan hyang.
Sebaliknya timbulnya kekacauan, pemberontakan, kebejatan moral yang semakin merajalela dan bencana alam, semuanya menandakan bahwa restu para dewa dan hyang tidak lama lagi akan terlepas dari raja (Franz M.S,1988:105).
Dengan demikan aspek keamanan dan kemakmuran merupakan sebuah syarat yang harus diwujudkan oleh seluruh raja yang berkuasa apabila seorang raja menginginkan kekuasaan mendapatkan restu dari para dewa dan hyang.