PALEMBANG, PAGARALAMPOS – Alokasi pupuk subsidi Sumsel tahun 2023 mengalami peningkatan, namun peningkatan hingga 100 persen itu terancam dipangkas lantaran petani tidak input data ke e-alokasi baru seluruhnya atau hanya 60 persen.
Kuota Pupuk Subsidi Terancam Dipangkas Ajukan Perpanjangan Input Data e-Alokasi
Kamis 02-02-2023,16:53 WIB
Editor : Almi
Rinciannya, alokasi tahun 2022 urea sebesar 142.514 ton dan NPK 99.663 ton. Sementara alokasi tahun 2023 menjadi urea 250.475 ton atau naik 107 persen dan NPK 188.761 ton atau naik 89,40 persen. BACA JUGA:10 Urutan Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri Terbaik Versi Webometrics Januari 2023 Sayangnya, kata dia, yang jadi persoalan input data e-alokasi baru 60 persen sehingga terancam terpangkas, meliputi urea 150 ribu ton dan NPK 80 ribu ton.
“Lewat kegiatan ini, kami bersama Komisi Pupuk Pestisida, Sekda Kabupaten/Kota dan Anggota Kejaksaan, Kepolisian, dan Dinas Terkait supaya mendorong petani melakukan input,” katanya usai rapat koordinasi pupuk bersubsidi dan penguatan peranan komisi pengawasan pupuk dan pestisida Sumsel di Hotel Novotel, kemarin (31/1). Sebenarnya, batas input data pupuk subsidi sudah ditutup. BACA JUGA:Tips Perawatan Keratin dan Kenali Manfaatnya Bagi Rambut
Tapi pihaknya tetap meminta pengajuan agar ada perpanjangan waktu kembali untuk input data ke Kementerian Pertanian.
“Tenggang waktu input ini sudah ditutup dan sudah diberi perpanjangan dari Desember bahkan Januari ini. Nah, kemarin ditutup tapi diajukan lagi agar dibuka kembali,” papar dia.
Ia mengatakan, sejak ditutup meski sudah perpanjangan nyatanya input data e-alokasi masih rendah. Padahal penginput data dilakukan oleh Pendamping Peningkatan Ekonomi Pertanian (PPEP) 1.400 orang dan 240 penyuluh perkebunan. BACA JUGA:Terkait Usulan Penghapusan Jabatan Gubernur, Presiden: Semua Perlu Kajian “Penginputan oleh PPEP dan pendamping karena petani ini gagap teknologi, makanya alokasi kita meningkat. Tapi jangan sampai alokasi meningkat tidak terserap sehingga perlu diinput e-alokasi kembali,” tuturnya. ;
Dikatakan, banyak faktor penyebab input data belum maksimal. Pertama nomor induk kependudukan petani, petani yang melakukan input data lahan melebihi 2 hektar maka data tersebut akan mental. “Ketika lahan petani lebih dari 2 hektar, maka lahan tersebut dibikin untuk anak atau lainnya. Mengingat pupuk subsidi ini hanya untuk lahan 2 hektar dan 1 kali musim tanan untuk padi,” imbuhnya. BACA JUGA:Terkait Usulan Penghapusan Jabatan Gubernur, Presiden: Semua Perlu Kajian Sebaliknya, kata dia, untuk konvensional selagi petani tidak terdaftar di Simluhtan (aplikasi mendata semua petani Indonesia mendapatkan pupuk subsidi). Kalau dia tidak terdaftar di Simluhtan, maka ia tidak mendapatkan pupuk susbidi. Tidak melakukan input di e-alokasi juga tidak dapat. “Jadi harus terdaftar di Simluhtan dan melakukan input e-lokasi,” papar dia.
Saat ini, masih kata dia, yang terdaftar di Simluhtan sebanyak 768 ribu petani dari semua sektor pertanian, perkebunan, dan ketahanan pangan. Setiap kios harus menyediakan pupuk subsidi dan non subsidi. Subsidi untuk urea Rp6.750 dan NPK Rp9.700 per kg. BACA JUGA:14 UMKM Binaan Semen Baturaja Meriahkan Bazar UMKM untuk Indonesia 2023 “Jadi petani kalau beli pupuk NPK itu hanya Rp2.300 dari harga Rp12 ribu,” cetusnya. Lalu alokasi untuk petani 175 kg untuk urea per sekali tanam dan 150 kg NPK per sekali tanam.
Gubernur Sumsel, H Herman Deru mengatakan ada tiga persoalan pokok dalam pemenuhan dan distribusi pupuk subsidi di Sumsel. Pertama teriakan kurang pupuk oleh petani sudah terjawab. Dimana alokasi pupuk mengalami peningkatan. BACA JUGA:Isu Percobaan Penculikan Anak Desa Batu Panceh Hoax “Makanya melalui kegiatan ini agar semua bisa diatasi dan Alhamdulilah semua permasalahan segera kita atasi bersama,” katanya, kemarin.
Ia mengatakan, peningkatan alokasi pupuk bersubsidi lantaran kebutuhan pupuk. Pemerintah fokus sektor ini dengan melakukan penambahan tenaga penyuluh. Total ada 2 ribu lebih tenaga penyuluh, pendataan dan penginputan data sehingga data dan kebutuhan yang ada jelas.
BACA JUGA:Presiden Jokowi Cek Harga Bahan Pokok di Pasar Baturiti
“Dengan begitu tidak ada lagi istilah pupuk tidak ada atau tidak terakomodir,” papar dia. Selain itu, sambung Deru, rencana definitif kebutuhan kelompok tani (RDKK) sekarang diisi berdasarkan by name by adress atau e-alokasi. Deru menekankan kepala daerah, camat, atau pihak berwenang segera input data sehingga kebutuhan pupuk terpenuhi. () berita ini sudah terbit di Harian Sumeks dengan judul Kuota Pupuk Subsidi Terancam Dipangkas, Ajukan Perpanjangan Input Data e-Alokasi
Kategori :