Pemprov Sumsel Perkuat Tugas dan Fungsi Saber Pungli Provinsi Sumsel
Foto : Penyerahana penghargaan yang diberikan Pj Gubernur Sumsel.--Pagaralampos.com
PALEMBANG, PAGARALAMPOS.COM - Penjabat (Pj) Gubernur Sumatera Selatan Elen Setiadi berkomitmen dalam menekan praktik Pungutan Liar (Pungli) di wilayah Sumsel karena Pungli merupakan satu penyakit sistemik yang dapat melemahkan sendi-sendi pemerintahan dan merugikan masyarakat.
Pungutan liar adalah masalah yang serius dan kompleks. Praktik ini tidak hanya merugikan masyarakat, tetapi juga menciptakan ketidakadilan dan mengurangi kepercayaan publik terhadap pemerintah.
"Oleh karena itu, sebagai bagian dari upaya untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan transparan, kita perlu berkomitmen untuk menanggulangi pungli secara efektif,” kata Elen saat membuka Rapat Koordinasi (Rakor) Satgas Saber Pungli Provinsi Sumsel di Griya Agung Palembang, Jumat (22/11/2024) pagi.
Meskipun sulit untuk memberikan angka pasti mengenai total kerugian ekonomi akibat pungli, beberapa analisis menunjukkan bahwa kerugian dan loss opportunity bisa mencapai miliaran rupiah setiap tahunnya.
"Rapat koordinasi daerah ini merupakan momentum penting dalam upaya kita bersama untuk memberantas praktik pungutan liar yang masih terjadi di berbagai sektor pelayanan publik,” imbuhnya.
Lebih jauh Elen menambahkan beberapa agenda penting yang perlu dibahas dalam rakor ini adalah evaluasi pelaksanaan program Saber Pungli, strategi baru dalam pencegahan dan penindakan pungli.
Tidak hanya itu, juga upaya pengawasan yang lebih efektif di tingkat daerah dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam melaporkan kasus pungli.
"Keberadaan satgas Saber Pungli dimaksudkan untuk memberantas praktik-praktik koruptif, bukan untuk menciptakan praktik baru yang justru bertentangan dengan tujuan awalnya,” ungkap Elen.
BACA JUGA:Oknum Polantas Ketahuan Pungli, Sebuah Cermin Buram Institusi Lalu Lintas
Lebih jauh Elen menekankan beberapa hal penting yang harus dilakukan yakni integritas personal, bahwa tim Saber Pungli harus memiliki integritas yang tinggi.
Kemudian menciptakan transparansi dan akuntabilitas, yaitu setiap tindakan pencegahan dan penindakan harus dilakukan secara transparan. Mekanisme pelaporan, pemeriksaan, dan pertanggungjawaban harus jelas dan dapat diakses publik.
"Sistem pencegahan, hal ini sangat penting dalam merancang sistem birokrasi yang transparan, sederhana, dan bebas dari praktik percaloan. Semakin rumit birokrasi, semakin besar peluang terjadinya pungli,” sambung Elen.
Ditegaskan Elen, tim Saber Pungli Sumsel tidak boleh menjadi "Pungli Baru" dalam balutan penegakan hukum.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber: