Pengukuran Terjadwal Perkuat Kepastian Layanan Pertanahan di 446 Kantah

PAGARALAMPOS.COM - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) terus memperkuat transformasi pelayanan Pertanahan melalui penerapan Pengukuran Terjadwal.

Hingga Agustus 2026, inovasi tersebut telah diterapkan di 446 Kantor Pertanahan (Kantah) di seluruh Indonesia.

Layanan ini dirancang untuk memberikan kepastian waktu kepada masyarakat sejak permohonan pendaftaran tanah diajukan hingga proses pengukuran dan penyusunan Peta Bidang Tanah (PBT) selesai.

Pemohon memperoleh jadwal pengukuran dengan waktu tunggu maksimal tujuh hari, sedangkan penyelesaian PBT ditargetkan paling lama lima hari setelah kegiatan pengukuran.

BACA JUGA:ATR/BPN Uji Coba Layanan Balik Nama Sertifikat Maksimal 10 Hari

Menteri ATR/Kepala BPN, Nusron Wahid, mengatakan penerapan Pengukuran Terjadwal menjadi bagian dari upaya menghadirkan pelayanan publik yang lebih cepat, transparan, dan terukur.

Menurutnya, masyarakat kini memiliki gambaran yang lebih jelas mengenai waktu penyelesaian layanan pertanahan yang mereka ajukan.

“Mulai dari daftar sampai jadi, kurang dari 12 hari sudah jadi,” ujar Nusron saat acara Launching Transformasi Layanan dan Organisasi di Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Barat, Senin (17/8/2026).

Dalam pelaksanaannya, Pengukuran Terjadwal menggunakan prinsip first in, first out (FIFO).

BACA JUGA: Tiga Transformasi ATR/BPN Jadi Kado Kemerdekaan untuk Masyarakat

Artinya, permohonan yang lebih dahulu diterima akan diproses lebih dahulu.

Sistem tersebut diharapkan dapat mengurangi ketidakpastian serta mencegah masyarakat harus menunggu tanpa kejelasan mengenai jadwal pengukuran.

Nusron juga menyebut masyarakat dapat mengajukan permintaan pengukuran pada waktu tertentu sesuai kebutuhannya.

Apabila pemohon menghendaki pengukuran dilakukan pada hari berikutnya dan jadwal memungkinkan, permintaan tersebut dapat dipenuhi.

Sumber: