Kapolda Sumsel Ajak Seluruh Pihak Tangani Illegal Drilling di Musi Banyuasin

Kapolda Sumsel Ajak Seluruh Pihak Tangani Illegal Drilling di Musi Banyuasin

Kapolda Sumsel Ajak Seluruh Pihak Tangani Illegal Drilling di Musi Banyuasin--

PAGARALAMPOS.COM - Musi Banyuasin, Sumatera Selatan, menjadi sorotan serius akibat maraknya kegiatan penambangan minyak ilegal atau illegal drilling.

Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Sumatera Selatan, Irjen Albertus Rachmad Wibowo, menyampaikan ajakan tegas kepada seluruh pihak untuk bersama-sama menanggulangi permasalahan ini.

Dari data yang dimiliki Polda Sumsel, diperkirakan ada sekitar 10.000 sumur ilegal di wilayah tersebut.

Irjen Albertus menegaskan bahwa penambangan ilegal ini bukan hanya tugas polisi untuk diberantas, tetapi memerlukan sinergi dengan berbagai pihak terkait, baik dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, maupun para stakeholder lainnya seperti SKK Migas, Kementerian Lingkungan Hidup, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Energi dan Sumber Daya Alam, serta Satpol PP.

BACA JUGA:Legenda Aji Saka: Asal Mula Aksara Jawa dan Warisan Kebudayaan Jawa

"Kami akan lebih merapatkan lagi barisan bahwa ini bukan hanya tugas Polri saja, ini juga tugas pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta stakeholder yang lainnya," ujar Irjen Albertus pada Senin (1/7/2024).

Dampak Buruk Illegal Drilling

Kegiatan illegal drilling di Musi Banyuasin bukan hanya menimbulkan risiko kebakaran dan ledakan, tetapi juga memiliki dampak buruk terhadap lingkungan.

Salah satu kejadian yang mencuat adalah peristiwa pada Jumat (21/6/2024), di mana minyak berlimpah hingga masuk ke aliran sungai.

BACA JUGA:Tetap Terjangkau, 10 Rekomendasi HP dengan Kualitas Kamera Terbaik di Harga 1 Jutaan

Tak lama setelah itu, tempat tersebut terbakar karena banyak masyarakat yang berbondong-bondong datang untuk mengambil minyak.

Kapolda Sumsel menekankan bahwa apabila terjadi kebakaran akibat illegal drilling, sering kali pihak kepolisian yang disalahkan.

Padahal, penanganan masalah ini seharusnya menjadi tanggung jawab bersama.

Ia menggarisbawahi bahwa ada "tragedi kemanusiaan" di balik penambangan ilegal ini karena masyarakat membutuhkan minyak untuk kebutuhan ekonomi mereka.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Sumber: