Kebijakan Baru, Membuat dan Memperpanjang SIM Wajib Miliki BPJS Kesehatan Mulai 1 Juli 2024

BACA JUGA:Perluas Range Tanam, Optimalisasi Lahan Tadah Hujan, Pj Wako Pagaralam Ikuti Vidcon Rakor PAT

Saat ini, dari 270,4 juta peserta JKN yang terdaftar, sekitar 63 juta di antaranya tidak aktif.

Pemerintah berharap dengan adanya aturan ini, jumlah pengguna aktif JKN akan meningkat secara signifikan.

Direktur Kepesertaan BPJS Kesehatan, David Bangun, sangat mendukung implementasi aturan ini.

“Implementasi dari Perpol Nomor 2 ini akan diuji cobakan di tujuh daerah. Semoga ini semua bisa berjalan lancar dan efektif, sehingga bisa segera diimplementasikan di seluruh Indonesia,” ujar David.

BACA JUGA:Rencana Gila Netanyahu, Perintahkan Militer Israel Habisi Hizbullah, Ratakan Lebanon

Tanggapan Masyarakat dan Tantangan di Lapangan

Meskipun bertujuan baik, aturan baru ini tidak luput dari berbagai tanggapan masyarakat.

Beberapa pihak menyambut positif karena dianggap bisa mendorong kepesertaan BPJS Kesehatan dan meningkatkan akses kesehatan bagi masyarakat luas.

Namun, ada juga yang mengkhawatirkan potensi kendala administrasi yang mungkin timbul, terutama bagi masyarakat di daerah terpencil atau yang memiliki akses terbatas terhadap layanan BPJS Kesehatan.

BACA JUGA:Masuk Daftar Organisasi Teroris, Rusia Punya Hubungan dengan Taliban?

Ismail, seorang pengemudi ojek online di Jakarta, mengungkapkan kekhawatirannya.

“Saya setuju dengan niat baik pemerintah untuk meningkatkan kepesertaan BPJS. Tapi, saya berharap prosesnya tidak rumit dan memakan waktu. Kita harus tetap bisa mencari nafkah tanpa terganggu proses administratif yang panjang.”

Sementara itu, Ningsih, seorang ibu rumah tangga di Sumatera Barat, menyatakan dukungannya.

“Dengan adanya aturan ini, kita jadi lebih terdorong untuk aktif menjadi peserta BPJS Kesehatan. Kesehatan itu penting, dan dengan adanya BPJS, kita merasa lebih aman,” ujarnya.

Sumber: