IST Ampera Desak KPK Usut Tuntas Dugaa Keterlibatan Boyamin Saiman dalam Kasus TPPU Bupati Banjarnegara

PAGARALAMPOS.COM - Ratusan massa dari Aliansi Mahasiswa Pemerhati Korupsi Indonesia (AMPERA INDONESIA) menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung KPK, Kuningan, Jakarta, pada Kamis (25/4/2024).

Mereka menyoroti dugaan keterlibatan Boyamin Saiman, Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI), dalam kasus tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang menjerat Bupati Banjarnegara Budhi Sarwono.

Massa tersebut menuntut agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengusut tuntas peran Boyamin Saiman dalam upaya mengamankan aset hasil korupsi.

Koordinator Lapangan AMPERA INDONESIA, Irfan Febriansyah, secara tegas menyatakan bahwa KPK harus segera menangkap dan memenjarakan Boyamin Saiman sebagai tersangka.

BACA JUGA:Pendidikan Bela Negara bagi Pegawai PPPK Tahun 2024 Resmi Ditutup

Mereka memandang bahwa Saiman terlibat dalam upaya mengamankan aset hasil tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Bupati Banjarnegara melalui PT Bumi Rejo, di mana Saiman menjabat sebagai direktur.

Febriansyah menyatakan bahwa bukti-bukti yang ada menunjukkan keterlibatan Saiman dalam upaya tersebut, dan ia menilai tindakan Saiman sebagai pengkhianatan terhadap perjuangan pemberantasan korupsi.

Dalam tanggapannya, Suhendar, selaku biro humas KPK RI, menjelaskan bahwa kasus tersebut sudah dalam tahap penyelidikan oleh KPK.

begitu, KPK mengapresiasi aksi massa tersebut dan berharap bahwa gerakan tersebut akan menjadi pendorong untuk menuntaskan kasus tersebut.

BACA JUGA:Film Toxic yang Diangkat dari Kisah Nyata, Berikut Sinopsisnya

Sementara itu, Boyamin Saiman merespons dengan santai terhadap tuntutan yang dilayangkan kepadanya.

Ia bahkan menyatakan rasa senangnya atas demo tersebut dan mengucapkan terima kasih kepada para pendemo karena namanya semakin terkenal.

Febriansyah dan massa aksi lainnya tidak hanya menuntut penangkapan Boyamin Saiman, tetapi juga mendesak KPK untuk mengusut tuntas semua pihak yang terlibat dalam upaya penyembunyian dan pengamanan aset hasil korupsi tanpa pandang bulu, terutama dalam kasus PT Bumi Rejo.

Ancaman untuk membubarkan KPK dan membentuk lembaga pemberantasan korupsi baru juga diungkapkan jika tuntutan mereka tidak ditindaklanjuti.

Sumber: