Inklusi Aktif, Pagar Alam Perkuat Akses Kesehatan dan Sosial bagi Kaum Difabel

PAGARALAMPOS.COM - Pemerintah Kota (Pemkot) Pagar Alam terus menunjukkan komitmennya dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik, khususnya bagi masyarakat yang membutuhkan perhatian khusus.

Kolaborasi strategis antara Pemkot dan Pengadilan Negeri Pagar Alam menjadi bukti konkret dari upaya tersebut.

Pada Jum’at (19/4), Pj Walikota Pagar Alam, H. Lusapta Yudha Kurnia, dan Ketua Pengadilan Negeri, Andi Wilham, menandatangani Memorandum of Understanding (MoU) atau Nota Kesepakatan.

MoU ini bertujuan untuk meningkatkan akses dan kualitas layanan kesehatan serta dukungan sosial bagi penyandang disabilitas di kota tersebut.

BACA JUGA:Sinopsis Drama Love That Will Freeze to Death Siwon Suju Jadi Pemeran Utama, Buruan Nonton

H Lusapta Yudha Kurnia menyampaikan apresiasinya terhadap kolaborasi ini sebagai tonggak awal kerjasama yang berkelanjutan.

"Melalui MoU ini, kami berharap tercipta sinergitas yang kuat antara Pemkot Pagar Alam dan Pengadilan Negeri, untuk memberikan pelayanan yang lebih baik kepada kaum difabel," ungkapnya.

MoU tersebut menetapkan kerangka kerja sama antara kedua pihak dalam menyediakan layanan kesehatan berkualitas tinggi bagi penyandang disabilitas.

Selain itu, upaya juga dilakukan untuk memastikan layanan sosial yang lebih inklusif dan aksesibel bagi mereka.

BACA JUGA:Perpaduan Keindahan Alam dan Pesona Ratu Pantai Selatan. Ini Faktanya

Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa hak-hak dasar penyandang disabilitas terpenuhi dengan baik.

Ketua Pengadilan Negeri, Andi Wilham, menekankan pentingnya kolaborasi antara lembaga pemerintahan dan peradilan dalam memastikan hak-hak penyandang disabilitas terpenuhi dengan baik.

"Kami berkomitmen untuk mendukung upaya Pemkot Pagar Alam dalam meningkatkan kualitas hidup penyandang disabilitas melalui kerjasama ini," kata Andi.

Diharapkan, kerjasama ini akan membawa dampak positif bagi masyarakat Pagar Alam, terutama bagi mereka yang membutuhkan perhatian khusus dalam akses pelayanan kesehatan dan sosial.

Sumber: