Pj Walikota Pagaralam Serukan Komitmen Menjaga Akuntabilitas dan Keterbukaan dalam Pengelolaan Keuangan Publik

Pj Walikota Pagaralam Serukan Komitmen Menjaga Akuntabilitas dan Keterbukaan dalam Pengelolaan Keuangan Publik

Pj Walikota Pagaralam Serukan Komitmen Menjaga Akuntabilitas dan Keterbukaan dalam Pengelolaan Keuangan Publik--

PAGARALAMPOS.COM - Dalam upaya meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan publik, Pj Walikota Pagaralam, H Lusapta Yudha Kurnia SE MM, bersama sejumlah pejabat terkait, menghadiri acara penyerahan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2023.

Acara berlangsung di gedung kantor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Sumatera Selatan, Palembang, pada Kamis (28/3).

Kehadiran Pj Walikota dan pejabat terkait di acara tersebut menandakan komitmen yang kuat untuk memastikan bahwa dana publik digunakan dengan tepat, efektif, dan efisien.

Acara ini juga menjadi momentum bagi pemerintah daerah dan BPK untuk meningkatkan sinergi dalam mengawal dan memastikan penggunaan dana publik yang transparan dan akuntabel.

BACA JUGA:THR! Ini Cara Mudah dan Syarat Menukar Uang Baru ke Bank Jelang Hari Raya Idul Fitri

Kepala BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan, Andri Yogama, dalam sambutannya menekankan pentingnya komunikasi yang terbuka antara pemerintah daerah dan BPK.

"Kami berharap agar terbuka dalam komunikasi, sehingga hasil pemeriksaan merupakan hasil terbaik yang dapat kami sampaikan," ujar Andri Yogama.

Menurutnya, kerja sama yang erat antara pemerintah daerah dan BPK sangat diperlukan untuk mendukung visi misi pemerintah daerah dan memastikan bahwa dana publik digunakan untuk kepentingan masyarakat.

Acara penyerahan laporan pertanggungjawaban APBD tahun 2023 ini juga dihadiri oleh Kepala Badan Keuangan Daerah (BKD) dan Inspektorat Kota Pagaralam.

BACA JUGA: Pedagang Minta Distribusi Beras SPHP Bulog Disetop, Ada Apa?

Kehadiran mereka menunjukkan komitmen semua pihak untuk menjaga akuntabilitas dan keterbukaan dalam pengelolaan keuangan publik.

Melalui sinergi yang lebih baik antara pemerintah daerah, BPK, BKD, dan Inspektorat, diharapkan akan tercipta sistem pengawasan yang lebih efektif dan efisien.

Laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun 2023 ini menjadi bukti konkret dari komitmen pemerintah daerah dalam memastikan bahwa setiap penggunaan dana publik sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat.

Dengan transparansi dan akuntabilitas yang tinggi, diharapkan dapat membangun kepercayaan publik terhadap pengelolaan keuangan publik dan memotivasi pemerintah daerah untuk terus meningkatkan kinerjanya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Sumber: