Pengangkatan PPPK 2024 Terbesar untuk Honorer K2 & Non-K2, Cek Penjelasan Lengkapnya Disini!

PAGARALAMPOS.COM - Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) telah menegaskan keseriusannya dalam menyelesaikan masalah honorer di wilayah tersebut pada tahun ini.

Dengan mengakomodasi honorer K2 dan non-K2 dalam Pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tahun 2024, Sulsel menunjukkan komitmennya untuk memberikan solusi yang nyata bagi para tenaga honorer.

Menurut Sekretaris Daerah Provinsi Sulsel, Andi Muhammad Arsjad, yang juga menjadi ketua pelaksana seleksi daerah Calon Pegawai Negeri Sipil (CASN) tahun 2024, prioritas utama dalam pengangkatan ini adalah untuk honorer K2.

Dalam sebuah video pertemuan dengan pengurus Perkumpulan Honorer K2 Indonesia (PHK2I), Arsjad menegaskan bahwa pemerintah daerah akan menuntaskan masalah honorer, dengan kuota 100 persen untuk honorer K2 dan non-K2.

BACA JUGA:Motor Kamu Tiba Tiba Ngadat, Cermati Filter Udara Mngkin Perlu Diganti

Salah satu keputusan signifikan yang diambil adalah alokasi kuota terbesar untuk honorer lulusan Sekolah Dasar (SD) dalam formasi PPPK teknis 2024.

Meskipun pada awalnya terdapat alokasi kuota yang sama untuk lulusan Sekolah Menengah Pertama (SMP), namun demi memperluas kesempatan bagi honorer, Pemprov Sulsel memilih untuk mengutamakan lulusan SD.

Hal ini dilakukan agar tidak ada diskriminasi terhadap honorer lulusan SD yang tidak bisa melamar jika standar ijazah yang digunakan adalah SMP.

Arsjad menjelaskan bahwa keputusan ini diambil dengan pertimbangan yang matang, karena dengan standar ijazah SD, lulusan SMP masih dapat melamar.

BACA JUGA:Sportynya Semakin Trendi, Honda Hadirkan New Scoopy 2024

Hal ini memberikan peluang yang lebih luas bagi honorer untuk ikut serta dalam proses seleksi PPPK 2024.

Dalam upaya memastikan kesempatan ini dapat dimanfaatkan secara maksimal, Arsjad meminta seluruh honorer K2 dan non-K2 untuk mempersiapkan diri sebaik mungkin.

Dia juga mendorong seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk segera mengajukan usulan kebutuhan ke Badan Kepegawaian Daerah (BKD) agar tidak ada lagi formasi yang tercecer.

Pemerintah pusat juga turut berperan dalam penyelesaian masalah honorer ini dengan menyiapkan 1,6 juta formasi PPPK 2024 untuk berbagai bidang, termasuk guru, dosen, teknis, dan tenaga kesehatan.

Sumber: