Keseragaman Hak Antara PNS dan PPPK, Perubahan Mendasar dalam Administrasi Negara, Ini Penjelasannya!

PAGARALAMPOS.COM - Pada bulan Oktober 2023, Indonesia menyaksikan langkah bersejarah dalam administrasi publik dengan disahkannya UU ASN No 20 Tahun 2023 oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Undang-undang ini menjadi tonggak penting dalam menyamakan hak antara Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Sebelumnya, perbedaan hak antara keduanya menjadi sorotan utama dalam tatanan administrasi publik Indonesia.

Sebagai negara yang berkomitmen pada prinsip kesetaraan dan keadilan, langkah ini tidak hanya mencerminkan evolusi dalam kebijakan publik, tetapi juga menjanjikan masa depan yang lebih merata bagi para pegawai negeri di Indonesia.

BACA JUGA:Kenali Ciri Orang yang Pelihara Tuyul dan Ini Cara Menangkal Agar Uangmu Tidak Digondol Makhluk Botak Gaib Ini

Sebelum UU ASN No 20 Tahun 2023, perbedaan hak antara PNS dan PPPK telah menjadi perbincangan yang hangat di berbagai kalangan.

Namun, melalui upaya keras dan komitmen untuk meningkatkan standar kehidupan para pegawai negeri, pemerintah mengambil langkah berani untuk menyelaraskan hak-hak tersebut.

Berikut adalah rangkuman hak-hak yang dijamin oleh UU ASN No 20 Tahun 2023 kepada setiap PNS dan PPPK di Indonesia:

1. Penghasilan yang Adil

BACA JUGA:Ratu Dewa Beri Toleransi Satu Bulan, Ini Kisah Perundingan Harga di Pasar 16 Ilir Palembang!

PNS dan PPPK kini memiliki hak yang sama atas penghasilan, yang dapat berupa gaji atau upah.

Langkah ini tidak hanya memberikan penghargaan yang pantas atas kontribusi mereka, tetapi juga menciptakan dasar yang lebih stabil untuk kehidupan mereka dan keluarga mereka.

2. Penghargaan Motivasi

Tidak hanya dalam bentuk finansial, tetapi juga non-finansial, PNS dan PPPK berhak menerima penghargaan motivasi.

BACA JUGA:Beneran Nggak Bohong, Motor Bebek 130 cc Ini Tangguh, Aveta Ranger Namanya

Sumber: