Tetap Dorong Hak Angket, TPN Ganjar-Mahfud Mendorong Evaluasi Komprehensif Pemilu 2024

PAGARALAMPOS.COM - Pasca-Pemilu 2024, perdebatan mengenai proses dan hasilnya terus memanas.

Dalam sorotan terbaru, Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar Pranowo-Mahfud Md, melalui juru bicaranya, Aryo Seno Bagaskoro, menegaskan komitmennya untuk terus mendorong penggunaan hak angket dalam parlemen guna menyelidiki dugaan kecurangan yang mungkin terjadi selama proses pemilihan tersebut.

Seno menggarisbawahi pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap proses pemilu sebagai landasan demokrasi yang kuat, menyatakan bahwa fokus utama bukanlah semata-mata hasil pemilihan.

Dalam pernyataannya kepada media pada Senin, 26 Februari, Seno menjelaskan pandangan TPN Ganjar-Mahfud terhadap pemilu 2024 sebagai sebuah keseluruhan proses yang dimulai sebelum hari pencoblosan.

BACA JUGA:Warga Kelurahan Padang Temu Berupaya Menciptakan Lingkungan yang Lebih Baik, Ini Yang Dilakukannya!

Ia menyoroti periode sebelum pemungutan suara yang dipenuhi dengan intimidasi dan intervensi kekuasaan, yang menurutnya perlu dicegah agar tidak terulang pada pemilihan berikutnya.

Oleh karena itu, ia menekankan urgensi pemeriksaan menyeluruh terhadap pemilu 2024 sebagai dasar untuk mendukung penggunaan hak angket.

Meskipun demikian, Seno menegaskan bahwa penggunaan hak angket adalah hak yang dijamin oleh undang-undang dan konstitusi dalam sistem demokrasi Indonesia.

Selain sebagai instrumen legal, ia juga melihat potensi penggunaan hak angket sebagai sarana untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap proses demokrasi di Tanah Air.

BACA JUGA:Satlantas Polres Pagaralam Kembali Terapkan Tilang Manual untuk Pengendara Motor, Ini Selengkapnya!

Dalam konteks ini, pandangan TPN Ganjar-Mahfud menyoroti beberapa poin kunci:

1. Evaluasi Komprehensif Sebelum Pencoblosan:

Mereka mengamati perlunya evaluasi menyeluruh terhadap proses pemilu yang dimulai jauh sebelum hari pencoblosan.

Pada tahap ini, terdapat berbagai insiden intimidasi dan intervensi kekuasaan yang memerlukan perhatian serius agar tidak mengganggu integritas pemilu.

Sumber: