Kepala BKKBN: Ada Korelasi Kuat Antara Angka TFR dengan Prevalensi Stunting di Nusa Tenggara Barat

BKKBN sudah membentuk 4.097 Tim Pendamping Keluarga dengan jumlah personal 12.291 orang di 10 kabupaten dan kota se-NTB. TPK yang terdiri dari Bidan, Penyuluh KB, dan PKK ini, jumlahnya bervariasi di tiap kabupaten dan kota. Jumlah Tim Pendamping Keluarga itu menurut Hasto Wardoyo bisa mendampingi seluruh keluarga berisiko stunting dan juga ibu hamil di Nusa Tenggara Barat yang datanya by name by address.

Senada dengan hal itu, Menko PMK Muhadjir Effendy sebelumnya mengatakan Provinsi Nusa Tenggara Barat menghadapi problem angka kematian ibu dan kematian bayi yang tinggi. “Dari kunjungan ke Sumbawa, ada catatan tentang tingginya angka perkawinan anak,” kata Muhadjir Effendy.

Menurut Muhadjir Effendy, Pemerintah Pusat akan memenuhi ketersediaan alat ukur Antropometri dan USG (Ultrasonografi) sesuai permintaan Pemerintah Provinsi NTB dan Pemerintah Kabupaten dan Kota di NTB.

Selanjutnya Muhadjir Effendy menekankan pentingnya pengukuran balita yang cermat sehingga menghasilkan data dan informasi stunting yang akurat di NTB. “Alat ukur yang tidak seragam, ini akan dipenuhi. Cara mengukur harus dibenahi betul untuk akurasi data. Jangan sampai bayi yang stunting dinyatakan tidak stunting sehingga salah dalam melakukan intervensi. Selama ini daerah kurang cermat dan kurang sabar (dalam mengukur bayi). Harus ada kader (Posyandu) yang terlatih,” ujar Muhadjir.

Sementara itu dari paparan 10 kabupaten dan kota, hampir semuanya menyatakan perlu bantuan alat USG dan Antropometri serta peningkatan kapasitas kader dan tenaga kesehatan.

Pertemuan daring itu diawali presentasi dari Bupati Lombok Tengah, Bupati Dompu, dan Walikota Bima. Selanjutnya dilakukan dialog dengan Bupati Lombok Barat, Bupati Lombok Timur, Bupati Lombok Utara, Bupati Sumbawa, Walikota Mataram, Bupati Bima, dan Bupati Sumbawa Barat.

 

Artikel ini telah tayang di laman bkkbn.go.id

Sumber: