28 November 2023 Tenaga Honorer di Hapus, Pemerintah Siapkan Alternatif Terbaik

JAKARTA, PAGARALAMPOS.COM - Pada Tanggal 28 November 2023 nanti Tenaga Kerja honorer akan dihapus, dan Saat ini Pemerintah sedang menyiapkan alternatif terbaik. Upaya tersebut ditentukan melalui Rapat Koordinasi (Rakor) Kebijakan Penataan Tenaga Non-ASN.

Rakor menghadirkan seluruh gubernur, wali kota, dan bupati di Kantor Kemenpan RB, Jakarta, pada Rabu, 18 Januari 2023.

BACA JUGA:Ungkap Kasus Meningkat, Kasat Narkoba Ingatkan Jangan Sampai Terlibat

"Hari ini kita mendetilkan alternatif terbaik, terutama untuk non-ASN di seluruh Indonesia,” ujar Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Abdullah Azwar Anas dikutip dari Antara selepas rakor tersebut, seperti tertuang dalam keterangan pers, Kamis, 19 Januari 2023.

Dari PP Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja menyebutkan terhitung 28 November 2023 struktur kepegawaian hanya mengenal dua jenis ASN, yakni PNS dan PPPK. 

Dengan begitu, mulai dari 28 November 2023 tidak ada istilah honorer dan tenaga non-aparatur sipil negara (non-ASN) di Indonesia. 

BACA JUGA:Anak Panti 15 Tahun Bunuh Diri di WC, Ternyata baru Diserahkan Jaksa Karena Mencuri

Jika Kebijakan itu dijalankan, apakah kebijakan penghapusan honorer akan benar-benar diterapkan mulai tanggal tersebut? 

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Abdullah Azwar Anas belum pernah menegaskan masalah tersebut. 

Yang pasti, Azwar Anas mendorong percepatan perumusan alternatif terbaik penataan tenaga non-ASN bersama jajaran asosiasi pemerintah daerah. 

BACA JUGA:Presiden Jokowi Lakukan Kunjungan Kerja ke Sulawesi Utara

“Dari tadi sudah mulai mengerucut ada beberapa alternatif yang nanti dirumuskan," ucapnya.

Rakor itu dihadiri langsung Ketua Umum Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) Isran Noor, Ketua Dewan Pengurus Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) Bima Arya.

Hadir juga Ketua Umum Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) Sutan Riska Tuanku Kerajaan, serta Pelaksana Tugas Kepala Badan Kepegawaian Negara (Plt BKN) Bima Haria Wibisana. 

Sumber: sumeks.co