Namun, upaya tersebut membutuhkan keselarasan standar data, koordinasi antarlembaga, serta pemutakhiran informasi secara berkelanjutan agar data yang digunakan tetap relevan dengan kondisi lapangan.
Ossy menegaskan bahwa keberadaan peta hak atas tanah, peta tata ruang, dan peta nilai tanah secara terpisah belum cukup untuk mewujudkan tata kelola yang efektif.
Ketiganya harus dapat saling terhubung sehingga informasi mengenai pemegang hak, pemanfaatan lahan, dan perkembangan nilai ekonominya dapat dibaca secara utuh.
BACA JUGA:ATR/BPN Targetkan Peralihan Hak Tanah Selesai dalam 10 Hari
Seminar nasional tersebut juga dihadiri Direktur Pembinaan dan Pengawasan Profesi Keuangan Kementerian Keuangan RI, Erawati, yang membuka kegiatan.
Peserta berasal dari berbagai kementerian dan lembaga, anggota MAPPI, serta perwakilan pemerintah daerah.
Melalui penguatan integrasi data, tata kelola pertanahan diharapkan semakin transparan, akuntabel, dan responsif terhadap dinamika pembangunan.
Keterpaduan informasi menjadi modal penting untuk mendukung perencanaan wilayah yang lebih terarah, memperkuat kepastian hukum, serta menghasilkan kebijakan pertanahan yang mempertimbangkan kepentingan publik dan nilai ekonomi tanah secara seimbang.