Dengan informasi yang terhubung, pemerintah dan pemangku kepentingan dapat memperoleh gambaran yang lebih menyeluruh mengenai status hukum tanah, penggunaan aktual, rencana pengembangan wilayah, hingga perubahan nilai ekonominya.
Ossy juga mengingatkan bahwa nilai tanah tidak bersifat tetap.
Meskipun lokasi dan luas bidang tanah tidak berubah, nilai ekonominya dapat mengalami peningkatan atau penurunan seiring perubahan kondisi di sekitarnya.
Pembangunan jalan, kehadiran fasilitas transportasi, pertumbuhan kegiatan usaha, peningkatan aksesibilitas, serta perubahan rencana tata ruang merupakan sejumlah faktor yang dapat memengaruhi nilai tanah.
BACA JUGA:Komisi II DPR Setujui Pagu Anggaran ATR/BPN 2027 Rp10,758 Triliun
Kepastian hukum atas kepemilikan dan pemanfaatannya juga menjadi unsur penting dalam menentukan nilai suatu bidang.
Karena itu, nilai tanah tidak cukup dipahami hanya sebagai nominal rupiah per meter persegi.
Nilai tersebut mencerminkan hubungan antara kondisi fisik, lokasi, aksesibilitas, infrastruktur, aktivitas ekonomi, kebijakan tata ruang, dan kepastian hukum yang berlaku.
Profesi Penilai Berperan Strategis
BACA JUGA:ATR/BPN Percepat Transformasi Layanan Pertanahan, Kepastian Waktu Jadi Prioritas
Dalam konteks tersebut, profesi penilai memiliki peran penting untuk memberikan penjelasan objektif mengenai nilai tanah beserta faktor-faktor yang memengaruhinya.
Hasil penilaian dapat menjadi salah satu sumber informasi untuk memahami perkembangan kawasan, mengukur dampak pembangunan, serta mendukung pertimbangan ekonomi dalam penyusunan kebijakan.
Data penilaian yang terhubung dengan informasi pertanahan dan tata ruang juga berpotensi meningkatkan kualitas analisis pemerintah daerah maupun kementerian dan lembaga terkait.
Dengan demikian, keputusan pembangunan dapat disusun berdasarkan informasi yang lebih lengkap, bukan hanya mempertimbangkan aspek fisik dan administratif, tetapi juga konsekuensi ekonomi yang menyertainya.
BACA JUGA:Wamen ATR/BPN Serahkan 40 Sertipikat kepada MBR di Kabupaten Banjar
Ketersediaan data yang akurat dan terintegrasi turut menjadi fondasi bagi transparansi informasi pertanahan.