Transformasi pelayanan pertanahan tersebut salah satunya diwujudkan melalui penerapan Pengukuran Terjadwal dan percepatan layanan Peralihan Hak.
Di Provinsi NTT, Pengukuran Terjadwal telah mulai diterapkan di Kantor Pertanahan Kota Kupang.
Kepala Kanwil BPN Provinsi NTT I Ketut Gede Ary Sucaya mengatakan penerapan tersebut akan diperluas secara bertahap ke tujuh Kantor Pertanahan lainnya di NTT.
Sementara layanan Peralihan Hak juga telah memasuki tahap percontohan di Kantor Pertanahan Kota Kupang.
BACA JUGA:ATR/BPN dan Kementerian PKP Luncurkan Sertipikasi Gratis untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah
Langkah tersebut diharapkan mampu mempercepat proses layanan sekaligus memberikan kepastian kepada masyarakat.
Dengan pelayanan yang lebih sederhana, terukur, dan berorientasi pada kebutuhan pemohon, reformasi pelayanan pertanahan di NTT diharapkan semakin dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
Dalam kegiatan tersebut, Nusron didampingi sejumlah pejabat Kementerian ATR/BPN, antara lain Direktur Jenderal Tata Ruang Suyus Windayana, Kepala Biro Humas dan Protokol Achmad, serta pejabat terkait lainnya.