PAGARALAMPOS.COM – Wakil Walikota Pagar Alam, Hj. Bertha, didampingi Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda Kota Pagar Alam, Cholmin Heryadi, mengikuti rapat koordinasi penyelesaian permasalahan antrean pengisian bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi di seluruh wilayah Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) melalui Zoom Meeting.
Rapat koordinasi secara zoom dipimpin Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dan melibatkan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) serta PT Pertamina. Pertemuan ini membahas berbagai upaya percepatan penanganan antrean panjang kendaraan di stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) yang menjadi persoalan di berbagai daerah.
Dalam pembahasan terungkap bahwa antrean BBM subsidi tidak hanya terjadi di Sumatera Selatan, tetapi juga hampir di seluruh wilayah Pulau Sumatra. Salah satu penyebab utama adalah tingginya selisih harga antara BBM subsidi dan non-subsidi yang mendorong meningkatnya permintaan terhadap solar bersubsidi. Selain itu, terbatasnya jumlah SPBU dibandingkan luas wilayah juga menjadi faktor yang memperparah antrean.
Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan menjelaskan bahwa kuota BBM subsidi yang diterima saat ini masih jauh dari kebutuhan riil masyarakat. Dari usulan kebutuhan sekitar 2 juta kiloliter (KL), Sumsel hanya memperoleh alokasi sekitar 600 ribu KL, sehingga berdampak pada keterbatasan pasokan di lapangan.
BACA JUGA:Wawako Pagar Alam Promosikan Potensi Daerah ke Tingkat Nasional
BACA JUGA:Hadiri Gala Dinner Rakernas XVIII APEKSI, Wawako Perkuat Sinergi Antar Kota di Indonesia
BACA JUGA:Wawako Ajak Masyarakat Pagar Alam Sukseskan SE 2026
Sebagai langkah penyelesaian, pemerintah bersama para pemangku kepentingan tengah menyiapkan sejumlah strategi untuk mengurangi kepadatan antrean di 186 SPBU yang tersebar di Sumatera Selatan.
Beberapa langkah yang akan dilakukan meliputi perpanjangan jam operasional SPBU, penambahan titik penyalur BBM melalui pembangunan SPBU baru, evaluasi sistem barcode dan pencocokan data STNK, serta pengajuan penambahan kuota BBM subsidi kepada pemerintah pusat.
Melalui rapat koordinasi tersebut, diharapkan tercipta sinergi antara pemerintah daerah, pemerintah provinsi, dan PT Pertamina dalam menghadirkan solusi yang efektif sehingga distribusi BBM subsidi dapat berjalan lebih lancar, tepat sasaran, serta mampu mengurangi antrean panjang yang selama ini dikeluhkan masyarakat.