Jadi tidak hanya menertibkan administrasi, tapi juga menumbuhkan kepercayaan publik terhadap layanan pertanahan'', tegas Nusron.
Menteri Nusron menambahkan, keberhasilan integrasi ini sangat bergantung pada sinergi antar lembaga, khususnya antara ATR/BPN dengan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), serta dukungan pemerintah daerah dalam pembaruan data pajak.
Ia optimistis, langkah ini dapat meningkatkan efisiensi sekaligus memperkuat basis pendapatan asli daerah (PAD).
Sebagai tahap awal, uji coba integrasi NIB-NOP akan dilakukan di beberapa kabupaten/kota prioritas, termasuk Palembang dan wilayah sekitarnya.
BACA JUGA:Menteri ATR/BPN Tekankan Pentingnya Keaktifan Jajaran dalam Legalisasi Aset Masyarakat
Setelah itu, sistem akan diperluas ke seluruh Indonesia secara bertahap.
Menteri Nusron berharap, kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah dapat menjadi motor penggerak peningkatan penerimaan daerah tanpa membebani masyarakat dengan kenaikan pajak baru.
Turut hadir dalam kegiatan tersebut Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol, Harison Mocodompis, serta Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Sumatera Selatan, Asnawati, bersama jajaran. Rapat koordinasi ini juga diikuti oleh Gubernur Sumatera Selatan, bupati, dan wali kota se-Sumatera Selatan.