BACA JUGA:Menyikapi Sejarah Candi Tawangalun: Jejak Peradaban Kuno di Bumi Blitar!
Gedung Dwi Warna memiliki peranan penting dalam sejarah Indonesia, terutama pada masa transisi antara penjajahan dan kemerdekaan.
Setelah Belanda menyerahkan kekuasaan kepada Jepang pada tahun 1942, gedung ini sempat digunakan oleh tentara Jepang sebagai markas administrasi regional.
Saat Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya pada tahun 1945, gedung ini menjadi bagian dari simbol perjuangan dan perlawanan terhadap upaya Belanda untuk kembali menjajah melalui Agresi Militer.
Setelah pengakuan kedaulatan Republik Indonesia pada tahun 1949, Gedung Dwi Warna mulai difungsikan sebagai kantor pemerintahan.
Bahkan, sempat pula digunakan sebagai tempat pertemuan dan koordinasi pejabat tinggi negara.
BACA JUGA:Dari Penjajahan ke Kemerdekaan Afrika Meledak dengan Negara-Negara Baru
Gedung ini menjadi salah satu lokasi strategis untuk menjalankan roda pemerintahan, khususnya di bidang keuangan dan pengawasan.
Fungsi sebagai Kantor Badan Pemeriksa Keuangan
Pada masa pemerintahan Orde Lama dan Orde Baru, Gedung Dwi Warna mengalami perubahan fungsi menjadi kantor dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia.
Di tempat ini, berbagai audit penting negara dilakukan, termasuk evaluasi terhadap pengelolaan keuangan negara dan daerah.
Fungsi ini menegaskan pentingnya gedung sebagai pusat kontrol transparansi dan akuntabilitas keuangan publik.
Karena peran vitalnya itu, Gedung Dwi Warna tidak hanya dikenal oleh masyarakat Bogor, tetapi juga oleh para pejabat pemerintahan pusat.
Hingga kini, gedung ini masih difungsikan sebagai bagian dari kompleks kantor BPK dan sering menjadi tempat penyelenggaraan acara resmi, pelatihan, serta pertemuan antar lembaga.
Pelestarian dan Nilai Budaya