Salah satu aspek penting yang masih ditunggu adalah surat pertimbangan dari Gubernur Maluku untuk pelepasan kawasan hutan yang diperlukan untuk fasilitas operasional.
Proyek ini diharapkan dapat melibatkan hingga 15.000 pekerja pada puncak pengerjaan, sehingga diperlukan infrastruktur pendukung yang memadai.
Komitmen Pemerintah Provinsi
Penjabat Gubernur Maluku, Sadali Ie, menyampaikan apresiasi atas pertemuan ini sebagai bukti komitmen bersama dalam upaya mempercepat pengembangan Proyek Masela.
BACA JUGA:Sinopsis Drakor DP, Pengejaran Tentara Desertir akan Berlanjut
"Kami siap mendukung dengan seluruh kewenangan yang kami miliki untuk memastikan keberhasilan proyek ini, yang diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan pada penerimaan daerah dan kesejahteraan masyarakat Maluku," ujar Sadali.
Penjabat Gubernur juga menegaskan komitmen untuk memberikan rekomendasi terkait penggunaan lahan yang dibutuhkan oleh SKK Migas serta memfasilitasi proses negosiasi dan mediasi yang adil dalam pembebasan lahan.
Prospek dan Koordinasi di Masa Depan
Sadali menekankan pentingnya koordinasi berkelanjutan antara SKK Migas, INPEX Masela Ltd., dan Pemerintah Provinsi Maluku agar proyek ini dapat beroperasi sesuai target pada kuartal keempat tahun 2030.
BACA JUGA:Kasus Dugaan Korupsi Bansos Presiden, Tersangka Ivo Wongkaren dan Kerugian Negara Rp 125 Miliar
Dampak Ekonomi dan Sosial
Proyek LNG Abadi Masela diharapkan memiliki dampak transformasional bagi wilayah Maluku dan lanskap energi Indonesia.
Kesempatan kerja yang signifikan selama fase konstruksi puncak dan seterusnya akan meningkatkan ekonomi lokal.
Selain itu, proyek ini akan meningkatkan kapasitas produksi LNG Indonesia, memperkuat posisinya di pasar energi global.
BACA JUGA:Kapal Selam Diesel Listrik Mampu Berlayar di Kutub Utara
Upaya Kolaboratif dan Pemberdayaan Lokal