Kekhawatiran ini diperkuat dengan belum adanya evaluasi yang jelas terhadap pengelolaan dana Tabungan Perumahan Pegawai Negeri Sipil (Taperum-PNS), yang merupakan cikal bakal Tapera.
Suryadi menegaskan perlunya evaluasi Tapera yang komprehensif, terutama bagi PNS yang telah menjalani program serupa sejak tahun 1993.
Bahkan, jika memungkinkan, ada kebutuhan untuk merevisi UU Nomor 4 Tahun 2016, terutama dalam hal kewajiban setiap pekerja untuk menjadi peserta Tapera.
Dalam menghadapi tantangan ini, pemerintah perlu mengambil pendekatan komprehensif.
BACA JUGA:Permudah Masyarakat Perbaiki Data Kependudukan, Disdukcapil Pagaralam Luncurkan Program Ini!
Sosialisasi yang massif dan komunikasi yang transparan perlu diprioritaskan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap manfaat dan mekanisme program Tapera.
Evaluasi terhadap pengelolaan dana serta peningkatan keamanan dan kepercayaan terhadap program juga menjadi langkah penting.
Sebagai kesimpulan, Program Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) memiliki potensi besar untuk meningkatkan akses perumahan bagi masyarakat Indonesia.
Namun, untuk mencapai tujuan tersebut, tantangan dan kekhawatiran masyarakat perlu ditangani dengan serius oleh pemerintah.
BACA JUGA:TP-PKK Kota Pagaralam Meluncurkan Program Peduli Stunting Sekaligus Salurkan Makanan Tambahan
Melalui langkah-langkah yang tepat dan kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya.
Tapera dapat menjadi instrumen yang efektif dalam memajukan kesejahteraan dan akses perumahan bagi seluruh rakyat Indonesia.
Dalam konteks Tapera, penting untuk diakui bahwa program ini memiliki tujuan yang mulia, yaitu memberikan akses perumahan yang terjangkau bagi masyarakat Indonesia.
Dengan adanya Tapera, diharapkan masyarakat dapat memperoleh dana tabungan yang cukup untuk membeli atau membangun rumah secara mandiri.
Selain itu, program ini juga dirancang untuk memberikan perlindungan sosial dan keamanan finansial kepada peserta, terutama dalam hal pembiayaan perumahan dan perlindungan risiko.