PAGARALAMPOS.COM - Dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2024 yang disiarkan melalui akun YouTube Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) pada Senin, 27 Mei 2024, Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Jenderal Kemendagri Komjen Pol Tomsi Tohir menyampaikan peringatan keras kepada Perusahaan Umum Bulog (Perum Bulog).
Dalam peringatan tersebut, Tomsi meminta agar Bulog, bersama Badan Pangan Nasional (Bapanas) dan Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN), segera mengadakan rapat koordinasi untuk menyelesaikan masalah yang dikeluhkan oleh Bulog. Tomsi mempertanyakan perencanaan dan pengaturan pengadaan serta penyaluran beras oleh Bulog yang berdampak pada lonjakan harga beras di dalam negeri.
"Yang kami soroti adalah masalah timing, waktu. Contoh, pada saat kemarin El Nino, sudah dikeluarkan warningnya di akhir 2022 oleh BMKG atau di awal 2023, bahwa di tahun 2023 ini akan terjadi kekeringan, El Nino, ekstrem, berarti berdampak. Artinya produksi berkurang banyak," ungkap Tomsi.
BACA JUGA:La Nina, Badai Diprediksi Menggila, Peringatan Dini Selamatkan Nyawa dan Perekonomian
Lebih lanjut, Tomsi menyoroti bahwa impor beras oleh Bulog terlambat tiba di Indonesia.
"Ini bicara timing, masalah waktu. Tapi teman-teman dari Bulog impornya datangnya terlambat. Karena apa? Karena mencarinya saat El Nino semua negara mempertahankan pangannya dan hanya melepas sedikit saja. Karena mereka mengalami juga kekeringan," jelasnya. Menurut Tomsi, seandainya Bulog memasukkan beras impor ke dalam negeri sebelum terjadinya kekeringan, maka harga beras di dalam negeri tidak akan melonjak tajam. S elain itu, Tomsi juga menyoroti penyaluran beras untuk Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP).
BACA JUGA:Dugaan Korupsi Lelang Barang Rampasan Negara, Jampidsus Dilaporkan ke KPK
Berdasarkan data yang dipaparkan Direktur Transformasi dan Hubungan Kelembagaan Perum Bulog, Sonya Mamoriska, per 26 Mei 2024, Bulog telah menyalurkan 718.979 ton atau sekitar 59,91% dari target penugasan SPHP tahun 2024.
"Penyaluran bantuan sosial oke flat, tapi stabilisasi itu tidak bisa flat, ada waktu-waktunya, bu. Pada saat panen kita mengurangi penjualan (penyaluran SPHP) itu, saat harga naik lebih banyak. Ini menyangkut perencanaan juga," kata Tomsi.
Pembelaan Bulog
Menanggapi pernyataan keras dari Kemendagri, Sonya Mamoriska menjelaskan tantangan yang dihadapi Bulog dalam menjalankan penugasan pengadaan cadangan pangan pemerintah (CPP), termasuk cadangan beras pemerintah (CBP).
BACA JUGA:Rusia Genjot Produksi Amunisi Arteleri, Saingi Pasokan Barat Untuk Ukraina
"Peran Bulog adalah sebagai operator, regulatornya Bapanas. Bulog ini bisa menjalankan penugasan ketika sudah ada surat dari Bapanas keluar. Surat ini harus melewati rapat terbatas (ratas) pelaksanaan impor, harus lewat rekomendasi Kementan baru nanti ada izin dari Kemendag. Jadi, sebelum melaksanakan tyas, harus melewati beberapa proses, nggak serta merta kami melaksanakan penugasan tanpa ada surat menyurat yang melibat kementerian terkait," ujar Sonya.
Sonya juga menyinggung kesulitan Bulog dalam melakukan pengadaan selama ini dan mengajukan agar ada revisi Peraturan Presiden (Perpres) No 125/2022 tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah (CPP).
"Secara korporasi, kami akui memang mengalami kesulitan dalam melakukan pengadaan selama ini. Karena itulah, kami mengajukan agar ada revisi Perpres No 125 agar kami bisa melakukan perencanaan jangka panjang, minimal bagi perusahaan itu 5 tahun," tambahnya.