Praktik under invoicing bukan hanya merugikan negara dalam hal pendapatan pajak, tetapi juga dapat menimbulkan kebingungan dan ketidakpuasan di antara konsumen.
Tanggapan publik terhadap kasus ini pun bermacam-macam.
Sebagian besar mendukung tindakan pemerintah dalam mengoreksi kesalahan yang dilakukan oleh perusahaan jasa pengiriman.
Namun, ada juga yang mengkritik sistem yang memungkinkan praktik under invoicing terjadi tanpa pengawasan yang memadai.
BACA JUGA:Argentina Borong F-16 Fighting Falcon, Inggris Langsung Cek Kesiapan Tempur di Falkland
Kasus ini juga menyoroti pentingnya kesadaran konsumen dalam memahami aturan dan kewajiban yang terkait dengan impor barang.
Selain itu, pemerintah juga diingatkan untuk terus meningkatkan pengawasan terhadap praktik-praktik yang merugikan negara.
Dengan ditutupnya kasus ini, diharapkan pihak terkait dapat belajar dari pengalaman ini dan meningkatkan sistem pengawasan serta penegakan hukum agar kasus serupa tidak terulang di masa mendatang.
Sri Mulyani menekankan bahwa perbaikan layanan dan kebijakan yang transparan adalah kunci untuk memastikan keadilan dan kepatuhan dalam aktivitas impor barang.
Sebuah insiden yang mungkin terlihat sepele seperti ini telah menjadi cerminan bagi banyak aspek dalam perdagangan internasional dan pemerintahan.
Kasus ini mengingatkan kita semua akan pentingnya integritas, transparansi, dan kerja sama dalam membangun sistem yang adil dan berkeadilan bagi semua pihak. *