"Kita harus belajar dari pengalaman yang lalu, jika KPK memiliki bukti yang cukup, tersangka harus dipecat," tegas Fahmy.
BACA JUGA:Wajib Kamu Pahami, Ternyata Wanita Miliki Larangan Daki Gunung Saat Haid, Mitos atau Fakta Sihh?
Fahmy juga menyoroti pentingnya penegakan hukum ini, terutama karena masa pemerintahan Presiden Jokowi akan segera berakhir.
"Kita harus menghindari meninggalkan preseden buruk di masa yang akan datang," katanya.
"DPR juga harus memberikan tekanan agar KPK bertindak, tanpa harus menunggu perintah dari Presiden," tambahnya.
Pernyataan Fahmy diikuti oleh dorongan dari anggota Komisi VII DPR RI, Mulyanto, yang mendorong KPK untuk memeriksa Bahlil.
BACA JUGA:Kebijakan Baru Impor Berdampak Langsung pada Penumpang, Cek Selengkapnya Disini!
Menurut Mulyanto, tindakan Bahlil diduga merupakan penyalahgunaan wewenang dalam mengeluarkan izin usaha pertambangan.
"Ini seharusnya menjadi kewenangan Kementerian ESDM, bukan Kementerian Investasi," tegas Mulyanto.
Selain itu, Mulyanto juga mencurigai bahwa satuan tugas yang dibentuk sebelumnya merupakan upaya untuk legalisasi pencarian dana pemilu.
"Keberadaan satuan tugas ini berpotensi merusak ekosistem pertambangan nasional," ungkapnya.
BACA JUGA: Penyegelan Gedung Pasar 16 Ilir Palembang Memicu Krisis bagi Ribuan Pedagang, Ini Penyebabnya!
BACA JUGA:Bikin Militer Dunia Bengong, Cina Garap Proyek Kapal Induk ke 4, Rencana Bertenaga Nuklir
Skandal ini tidak hanya mengguncang dunia politik, tetapi juga menyentuh sektor ekonomi yang vital bagi Indonesia.