PAGARALAMPOS.COM - Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian telah mengeluarkan klarifikasi terkait wacana penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) untuk program makan siang gratis yang diusung oleh pasangan calon presiden, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.
Penjelasan tersebut disampaikan oleh Tenaga Ahli Kemenko Perekonomian untuk Pengentasan Kemiskinan Ekstrem, Ahmed Zaki Iskandar.
Menurut Ahmed Zaki Iskandar, program makan siang gratis tidak akan menggunakan dana BOS reguler yang saat ini dialokasikan untuk membantu kebutuhan belanja operasional siswa.
"Program makan siang gratis tidak mengotak-atik BOS reguler yang sekarang berjalan," tegasnya.
BACA JUGA:Pendakian Gunung Merapi Dempo Ditutup Sementara, untuk Suasana Ramadhan yang Damai dan Khusuk
Penjelasan ini disampaikan di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, pada Jumat (8/3/2024).
Wacana penggunaan dana BOS untuk program makan siang gratis berasal dari usulan pemerintah daerah Kabupaten Tangerang.
Usulan tersebut dipertimbangkan dengan memperhatikan mekanisme penyaluran dana BOS yang sesuai dengan pelaksanaan program makan siang gratis untuk siswa sekolah.
"Karena fokusnya di sekolah bukan di rumah, jadi apa pun nanti ada usulan lagi yang sebelumnya melalui DAK (Dana Alokasi Khusus) yang dikirim ke kabupaten atau kota kemudian dari kabupaten atau kota dikirim ke sekolah-sekolah, tapi yang diusulkan oleh Kabupaten Tangerang adalah melalui skema BOS," jelas Zaki.
BACA JUGA:Tingkatkan Literasi Digital, Ini Langkah Pemkot Pagaralam Menuju Pelayanan Publik yang Lebih Efektif
BACA JUGA:Selain Sajikan Pemandangan yang Indah, Ternyata Gunung Prau Miliki Fakta Unik dan Menarik!
Ahmed Zaki Iskandar menegaskan bahwa jika pemerintah memutuskan untuk menggunakan dana BOS untuk program makan siang gratis, maka akan ada tambahan anggaran dan pelaksanaannya akan dilakukan melalui BOS tambahan.
Ini berarti bahwa program tersebut akan mendapatkan dana tambahan dari sumber yang berbeda dan tidak akan memengaruhi alokasi dana BOS yang telah berjalan.
Meskipun demikian, pemerintah masih terbuka terhadap masukan dari berbagai pihak yang telah menjalankan simulasi makan siang gratis terkait alokasi anggaran program tersebut.