JAKARTA, PAGARALAMPOS.COM - Guru Besar UIN Sunan Gunung Djati Bandung ini menyebutkan, sekarang ada lebih dari 37.000 pesantren yang terdaftar di Kementerian Agama dengan empat juta santri aktif. Ini merupakan kekuatan yang luar biasa jika dapat dikelola secara efektif.
Dalam hal Kemandirian ekonomi, akan lebih mudah terwujud jika tercipta suatu sistem yang mendukung pesantren untuk saling menjalin relasi dalam membangun lini usaha.
“Maka program Kemandirian Pesantren yang akan berjalan pada tahun ketiga ini harus sudah mengarah pada tujuan membentuk ekosistem ekonomi pesantren yang saling terkoneksi, atau yang kita sebut Community Economy Hub.
Jika 37.000 pesantren ini menjadi titik-titik yang terhubungkan satu sama lain, maka cita-cita kita semua dalam membangun pesantren mandiri semakin dekat terwujud,” ucap Kang Dhani, panggilan akrabnya.
BACA JUGA:Sosialisasi SPAN UM-PTKIN, Stafsus Menag: Harus Jelas Prosedur dan Mudah Aksesnya
Hal senada disampaikan Staf Khusus Menteri Agama, Mohammad Nuruzzaman. Menurutnya, Community Economy Hub Pesantren diharapkan menjadi sebuah sistem untuk mencapai cita-cita bersama kalangan pesantren, di mana terjalin hubungan yang saling mendukung.
Pesantren yang telah memiliki unit usaha kuat dapat mengajak pesantren lainnya agar turut meningkatkan ekonominya, sehingga terjadi interaksi untuk saling belajar dan memotivasi.
Direktorat Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren Dirjen Pendidikan Islam Kementerian Agama kembali menggulirkan program Kemandirian Pesantren. Untuk tahun 2023, program ini juga akan diarahkan pada pembantukan pesantren sebagai Community Economy Hub.
Konsep ini dibahas bersama dalam Rakor Program Kemandirian Pesantren tahun 2023 di Jakarta. Giat yang dibuka Direktur Jenderal Pendidikan Islam Muhammad Ali Ramdhani berlangsung tiga hari 2- 4 Februari 2023.
BACA JUGA:Pemerintah Terus Dorong Komitmen dalam Meningkatkan Penyediaan Pasokan Listrik ke Pelosok Negeri
Ali Ramdhani mengingatkan bahwa Kemandirian Pesantren menjadi salah satu program prioritas Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas.
Digulirkan kali pertama pada medio 2020, program ini bertujuan mewujudkan pesantren yang mandiri secara ekonomi dalam menjalankan fungsi utamanya sebagai lembaga pendidikan, dakwah, dan pemberdayaan masyarakat.
"Pesantren kerap kali menjadi institusi yang terseret-seret oleh kepentingan yang tidak ada signifikansikansinya dengan fungsi pesantren. Hal tersebut dimungkinkan karena pesantren tidak memiliki kekuatan yang mandiri dalam ruang ekonomi. Oleh karena itu, Menteri Agama sejak awal telah menyampaikan cita-cita agar pesantren ajeg dalam eksistensinya sebagai sebuah lembaga pendidikan, dakwah dan pemberdayaan masyarakat. Maka salah satu persyaratannya adalah kemandirian pesantren," ungkap Ali Ramdhani di Jakarta, Rabu (2/2/2023).
“Oleh karena itu selain mematangkan pelaksanaan program inkubasi bisnis tahun ini, kita juga harus fokus melakukan evaluasi berkelanjutan pada Program Inkubasi Bisnis tahun-tahun sebelumnya. Penekanannya terutama pada pentingnya pendampingan intensif terhadap usaha yang dijalankan pesantren,” ucap Nuruzzaman.
BACA JUGA:Kementrian ESDM Terus Dorong Pembangunan Infrastruktur EBTKE untuk Rakyat