Antisipasi Lonjakan Harga Sembako Jelang Natal dan Tahun Baru

PAGARALAMPOS.COM – Menjelang perayaan Natal 2026 dan Tahun Baru 2027, pemerintah daerah diminta meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi gejolak harga bahan kebutuhan pokok. Antisipasi sejak dini diperlukan agar pasokan tetap terjaga dan daya beli masyarakat tidak terganggu.

Hal tersebut menjadi salahsatu perhatian dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Tahun 2026, yang diikuti Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setdako Pagar Alam, Cholmin Heryadi, melalui Video Conference (Vidcon) di Ruang Rapat Besemah III Setdako Pagar Alam, Senin (26/10/2026).

Rakor secara virtual tersebut dipimpin Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri (Sekjen Kemendagri), Tomsi Tohir, yang menekankan pentingnya kesiapan pemerintah daerah dalam menghadapi peningkatan aktivitas masyarakat menjelang akhir tahun.

Menurut Tomsi, momentum Natal dan Tahun Baru biasanya diiringi meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap berbagai barang pokok. Kondisi tersebut perlu diantisipasi, terlebih adanya pengaruh situasi global yang dapat berdampak terhadap harga dan ketersediaan barang kebutuhan masyarakat.

“Oleh sebab itu, kita harus mengantisipasinya sejak dini, khususnya pemerintah daerah dan Bulog. Diharapkan bisa mengadakan operasi pasar dan mempersiapkannya dengan sebaik-baiknya,” ujarnya.

BACA JUGA:Harga Pangan Melonjak Menjelang Akhir Tahun, Konsumen Mulai Atur Strategi Belanja!

BACA JUGA:Masayarakat Serbu Beras GPM, IPTU Akhirudin : Bersinergi Menjaga Stabilitas Harga Pangan

Operasi pasar menjadi salah satu langkah yang dapat dilakukan untuk membantu menjaga stabilitas harga sekaligus memastikan masyarakat tetap memperoleh kebutuhan pokok dengan harga terjangkau.

Bagi Kota Pagar Alam, koordinasi pengendalian inflasi ini menjadi bagian penting dalam menyusun langkah antisipasi menghadapi potensi kenaikan harga menjelang pergantian tahun. Pemantauan harga, ketersediaan stok, serta koordinasi dengan pihak terkait diperlukan agar kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi.

Selain pengendalian inflasi, rakor tersebut juga membahas sejumlah isu strategis nasional, termasuk persoalan guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Pembahasan ini menjadi bagian dari koordinasi pemerintah pusat dan daerah dalam menyikapi berbagai persoalan terkait tenaga pendidik berstatus PPPK.

Rakor juga mengevaluasi dukungan pemerintah daerah terhadap Program 3 Juta Rumah, salah satu program prioritas nasional di bidang perumahan yang ditujukan untuk memperluas akses masyarakat terhadap hunian layak.

BACA JUGA:Sidak di Pasar KM 5 Palembang, Mendag Pastikan Harga dan Stok Sembako Aman Jelang Ramadhan

BACA JUGA:Perkuat Pengendalian Inflasi dan Pertumbuhan Ekonomi Daerah

Sumber: