Petisi Kabut Asap Mencuat, Gubernur Pastikan Pengobatan ISPA Gratis

PAGARALAMPOS.COM  – Desakan masyarakat terkait penanganan kabut asap dan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Sumatera Selatan mendapat respons dari Gubernur Sumsel Herman Deru. Ia menegaskan pemerintah daerah tetap prihatin terhadap kondisi yang dirasakan masyarakat, termasuk dampak kesehatan akibat paparan asap.

Deru bahkan memastikan warga yang mengalami gangguan kesehatan akibat kabut asap tidak dibebani biaya pengobatan. Ia meminta pemerintah kabupaten dan kota memperkuat layanan kesehatan agar masyarakat terdampak dapat segera memperoleh penanganan.

“Ya ampun. Jangan sampai ada prasangka kalau kita ini enggak prihatin. Saya sebagai kepala daerah, begitu juga dengan bupati, wali kota, ini kan punya masyarakat yang dipimpin secara personal. Kita juga punya keluarga, punya anak, punya cucu,” kata Deru, Jumat (2/10/2026).

Deru mengatakan, khusus masyarakat yang mengalami infeksi saluran pernapasan akut (ISPA) akibat paparan asap, pelayanan pemeriksaan dan pengobatan harus diberikan secara gratis. “Untuk ISPA, utama yang diakibatkan oleh asap ini, saya instruksikan untuk sama sekali tidak dipungut biaya,” tegasnya.

BACA JUGA:Gunung Dempo Menghilang, Pagar Alam Terdampak Asap Karhutla Kiriman

BACA JUGA:Pemprov Sumsel Pastikan Stimulan Rp30 Miliar Karhutla Fokus Peralatan dan Petugas Lapangan

Selain itu, Deru meminta kepala daerah di kabupaten dan kota menyiagakan sejumlah puskesmas selama 24 jam. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan masyarakat yang membutuhkan pelayanan kesehatan akibat dampak kabut asap dapat memperoleh penanganan tanpa terkendala waktu pelayanan.

Menurut Deru, kondisi kabut asap yang dirasakan masyarakat Palembang juga dipengaruhi faktor geografis. Ia menyebut posisi Kota Palembang yang memiliki topografi relatif rendah membuat asap dari sejumlah wilayah lain berkumpul dan berdampak terhadap kualitas udara di kota tersebut. “Masyarakat jadi harus menikmati asap ini, karena Kota Palembang menjadi tempat berkumpulnya asap karena topografi yang rendah,” ujarnya.

Di tengah kondisi tersebut, sebuah petisi yang ditujukan kepada Pemerintah Provinsi Sumsel mencuat di media sosial. Petisi itu dibuat sebagai bentuk desakan terhadap pemerintah untuk meningkatkan pencegahan dan penanganan karhutla yang dinilai masyarakat masih perlu dievaluasi.

BACA JUGA:BPBD Pagar Alam Rekam 26 Kasus Karhutla, Dempo Selatan Terluas Lahan Terbakar

BACA JUGA:Polres Pagar Alam Ingatkan Pelaku Karhutla Bisa Diancam Penjara 10 Tahun

Hingga Jumat (2/10) pukul 16.08 WIB, petisi tersebut telah dibagikan sebanyak 810 kali dan ditandatangani 684 orang. Pembuat petisi, Anisa Irawan, menyebut masyarakat menyoroti respons pemerintah dalam menghadapi karhutla. 

Ia juga mendesak adanya evaluasi mendalam terhadap kebijakan penanganan karhutla, termasuk peningkatan koordinasi dan transparansi. “Kami mendesak pemerintah untuk mengambil langkah-langkah konkret dengan melakukan evaluasi mendalam terhadap kebijakan penanganan karhutla,” kata Anisa.

Sumber: