Sulut Jadi Percontohan Transformasi Layanan Pertanahan ATR/BPN dan KPK

Kamis 14-05-2026,16:38 WIB

Reporter: joko|

Editor: joko

Sulut Jadi Percontohan Transformasi Layanan Pertanahan ATR/BPN dan KPK-foto : net-

PAGARALAMPOS.COM - Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) ditetapkan sebagai salah satu daerah percontohan transformasi pelayanan publik di bidang pertanahan yang terintegrasi antara Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan pertanahan Nasional (ATR/BPN), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dan pemerintah daerah.

Program ini diharapkan mampu memperkuat tata kelola layanan pertanahan sekaligus mencegah praktik korupsi di daerah.

Komitmen tersebut mengemuka dalam Rapat Koordinasi Optimalisasi Kerja Sama Kementerian ATR/BPN, KPK, dan Pemerintah Daerah se-Sulut yang berlangsung di Wisma Negara Sulut, Selasa (12/05/2026).

Kegiatan ini dihadiri jajaran pemerintah provinsi, kepala daerah kabupaten/kota, pejabat ATR/BPN, hingga perwakilan KPK RI.

Staf Ahli Bidang Partisipasi Masyarakat dan Pemerintah Daerah Kementerian ATR/BPN, Andi Tenri Abeng, menjelaskan bahwa Sulut dipilih sebagai wilayah percontohan setelah sebelumnya program serupa diterapkan di Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tenggara.

Menurutnya, kerja sama antara ATR/BPN dan KPK merupakan langkah strategis untuk meningkatkan kualitas pelayanan pertanahan di seluruh Indonesia.

Ia mengatakan, kolaborasi tersebut diinisiasi langsung oleh Menteri ATR/Kepala BPN, Nusron Wahid, pada Oktober 2025 sebagai bagian dari agenda transformasi pelayanan publik yang lebih transparan dan akuntabel.

Pemerintah daerah dinilai memiliki peran penting dalam menyelesaikan persoalan pertanahan sekaligus mendukung penataan ruang yang tertib dan berkelanjutan.

“Harapannya, program ini dapat menjadi contoh terbaik yang nantinya diterapkan secara luas di berbagai daerah.

Pelayanan publik di bidang pertanahan harus semakin baik, cepat, dan memberikan kepastian hukum kepada masyarakat,” ujar Andi Tenri Abeng.