Pemkot PGA

Mudik Gratis Pemprov Sumsel Dinilai Tak Tepat Sasaran, Aktivis: Harusnya untuk Perantau!

Mudik Gratis Pemprov Sumsel Dinilai Tak Tepat Sasaran, Aktivis: Harusnya untuk Perantau!

Mudik Gratis Pemprov Sumsel Dinilai Tak Tepat Sasaran, Aktivis: Harusnya untuk Perantau!--

PAGARALAMPOS.COM - Palembang, (17/3/2025) Program Mudik Gratis 2025 yang diselenggarakan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan (Pemprov Sumsel) menuai kritik dari berbagai kalangan.

Salah satunya datang dari Jansen Lori Yuvindo, aktivis Hukum & Kebijakan Publik di Sumsel, yang menilai bahwa program ini justru salah sasaran dan tidak menyentuh kelompok yang benar-benar membutuhkan. 

Menurutnya, program mudik gratis seharusnya diperuntukkan bagi warga Sumsel yang merantau di luar provinsi agar bisa pulang ke kampung halaman saat Lebaran.

Namun, yang terjadi justru sebaliknya, program ini malah membawa warga dari dalam Sumsel ke luar provinsi, seperti ke Jakarta, Lampung, dan Jawa. 


Jansen Lori Yuvindo, aktivis Hukum & Kebijakan Publik di Sumsel,--

"Jika merujuk pada konsep mudik yang sebenarnya, seharusnya program ini memfasilitasi warga perantauan agar bisa kembali ke Sumsel, bukan malah membawa warga yang sudah ada di provinsi ini ke luar daerah. Ini sangat tidak masuk akal dan harus dievaluasi," ujar Jansen saat ditemui di Pagaralam, Senin (17/3/2025).

BACA JUGA:Siap Jalankan Program Unggulan, Ajak Masyarakat Mendukung Kemajuan Pagaralam

Kritik terhadap Efektivitas Anggaran 

Jansen juga menyoroti penggunaan anggaran daerah dalam program ini.

Menurutnya, mengeluarkan masyarakat Sumsel dari provinsi justru bertolak belakang dengan kepentingan daerah dan berpotensi menjadi pemborosan. 

"Dana yang digunakan untuk program ini berasal dari APBD. Jika tujuannya untuk kesejahteraan masyarakat Sumsel, maka alokasinya harus tepat. Seharusnya anggaran ini dipakai untuk menarik warga perantauan kembali ke Sumsel, bukan malah memberi fasilitas kepada mereka yang ingin keluar," tegas Koordinator Pusat Himpunan KomunitasPeradilan Semu Indonesia (HKPSI) tersebut. 

Ia juga menambahkan bahwa kebijakan seperti ini bisa berdampak buruk pada ekonomi daerah.

BACA JUGA:Jalan-Jalan ke Pagaralam Tanpa Menguras Dompet: Tips Liburan Murah Meriah

Jika terlalu banyak warga yang difasilitasi untuk keluar dari Sumsel, dikhawatirkan akan terjadi peningkatan arus urbanisasi, yang pada akhirnya akan mengurangi tenaga kerja produktif di provinsi tersebut. 

Cek Berita dan Artikel lainnya di Google News

Sumber:

Berita Terkait