Desakan BP2MI dan Respons Kemendag! Terkait Aturan Lartas Impor untuk Perlindungan Pekerja Migran

PAGARALAMPOS.COM - Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) baru-baru ini mengeluarkan pernyataan yang menekankan urgensi untuk meninjau ulang aturan lartas impor.

BP2MI menyatakan bahwa aturan saat ini memiliki potensi untuk menimbulkan kerugian bagi pekerja migran Indonesia (PMI) yang berada di luar negeri.

Menurut BP2MI, aturan lartas impor saat ini tidak memberikan perlindungan yang memadai terhadap hak-hak pekerja migran.

Salah satu masalah utama yang dihadapi adalah adanya ketidakjelasan dalam prosedur impor dan distribusi barang ke negara-negara tujuan PMI.

BACA JUGA:Timah dan Tradisi, Konflik dan Pelestarian di Kepulauan Bangka Belitung

Hal ini dapat menyebabkan penundaan atau bahkan retensi barang yang diperlukan oleh PMI di negara tujuan mereka.

Selain itu, BP2MI juga mengkhawatirkan adanya potensi penyalahgunaan aturan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.

Dengan adanya celah atau ketidakjelasan dalam aturan, ada kemungkinan barang impor bisa dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi atau dijual dengan harga yang tidak wajar, yang tentunya akan merugikan PMI.

Dalam merespons permintaan dari BP2MI, Kementerian Perdagangan (Kemendag) menyatakan kesiapannya untuk meninjau ulang aturan lartas impor yang ada.

BACA JUGA:Alex Noerdin Dibanjiri Calon Kepala Daerah, Lury Ungkap Arah Politik Sang Tokoh Sentral

Kemendag mengakui pentingnya perlindungan terhadap hak-hak pekerja migran dan siap bekerja sama dengan berbagai pihak, termasuk BP2MI, untuk menyusun aturan yang lebih adil dan transparan.

Menurut Menteri Perdagangan, aturan lartas impor haruslah memberikan manfaat bagi semua pihak, termasuk pekerja migran, dan tidak boleh menimbulkan kerugian atau kesulitan bagi mereka.

Oleh karena itu, Kemendag berkomitmen untuk mengadakan kajian mendalam terhadap aturan yang ada dan mengajak semua pihak untuk memberikan masukan dan saran.

Kerjasama antara BP2MI dan Kemendag dalam meninjau ulang aturan lartas impor ini diharapkan dapat menghasilkan regulasi yang lebih baik dan lebih berpihak kepada pekerja migran.

BACA JUGA:Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, Kemarahan Nusron Wahid sebagai Dorongan atau Politik?

Dengan demikian, pekerja migran Indonesia yang bekerja di luar negeri akan mendapatkan perlindungan yang lebih baik dan lebih adil, serta memastikan bahwa barang-barang yang mereka butuhkan dapat diimpor dengan mudah dan tanpa hambatan.

Sebagai negara yang memiliki jumlah pekerja migran yang cukup besar, Indonesia memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa aturan yang berkaitan dengan pekerja migran, termasuk aturan lartas impor, adalah adil, transparan, dan memenuhi standar internasional.

Dengan meninjau ulang aturan lartas impor, Indonesia juga akan memperkuat posisinya sebagai negara yang peduli dan melindungi hak-hak pekerja migran.

Selain itu, tindakan ini juga dapat meningkatkan kepercayaan dan reputasi Indonesia di mata komunitas internasional.

BACA JUGA:Pimpin Sertijab Kasau di Lanud Halim Perdanakusuma, Begini Arahan Panglima TNI

Sumber: