Nusantara dan Skandal Ilmiah Sejarah Majapahit

PAGARALAMPOS.COM - Ada sederet mitos yang membayangi keagungan Majapahit, yang kerap dikaitkan dengan wilayah Nusantara. Bagaimana ahli epigrafi menafsirkan makna sejatinya menurut Kakawin Nagarakertagama?

Suatu hari pada awal 2012, saya berkesempatan berdiskusi dengan Hasan Djafar, seorang ahli arkeologi, epigrafi dan sejarah kuno. 

Lelaki dengan tutur dan penampilan bersahaja itu akrab dipanggil dengan sebutan ”Mang Hasan”. Saya menyampaikan kepadanya tentang sesuatu yang telah menjadi panutan umum: bahwa Majapahit mempunyai wilayah Nusantara yang teritorinya seperti Republik Indonesia.

“Itu omong kosong!” ujar Hasan, “tidak ada sumber yang mengatakan seperti itu.” Dia mengingatkan, kalau sejarah harus berdasarkan sumber berarti semuanya harus kembali ke sumber tertulisnya.

BACA JUGA:Wisata Sejarah d Desa Trowulan, Jejak Keagungan Majapahit

“Wilayah Majapahit itu ada di Pulau Jawa―itu pun hanya― Jawa Timur dan Jawa Tengah.”

“Sayang sekali banyak ahli sejarah menafsirkan bahwa Nusantara itulah wilayah Majapahit!” Menurutnya, makna “nusa” adalah “pulau-pulau atau daerah”, sedangkan “antara” adalah “yang lain.”

Jadi Nusantara pada masa Majapahit diartikan sebagai “daerah-daerah yang lain” ―karena kenyataannya memang di luar wilayah Majapahit.

Nusantara merupakan koalisi antara kerajaan-kerajaan yang turut bekerja untuk kepentingan bersama untuk keamanan dan perdagangan regional, demikian hemat Hasan.

Mereka berkoalisi sebagai “mitra satata”―sahabat atau mitra dalam kedudukan yang sama.

BACA JUGA:Gayatri, Wanita Dibalik Kesuksesan Raden Wijaya Membesarkan Majapahit

“Jangan diartikan kepulauan di antara dua benua,” kata Hasan. “Bukan pula nusa yang lokasinya di antara.”

Sebagai kerajaan adikuasa setelah zaman Sriwijaya berakhir, Majapahit tetap berkepentingan dengan wilayah kerajaan-kerajaan itu sebagai daerah tujuan pemasaran dan sebagai penghasil sumber daya alam yang berpotensi perdagangan.

Memang ada jalinan hubungan, namun hubungan ini tidak harus seperti penguasa dan yang dikuasai, bukan kekuasaan dalam artian politik. 

Sumber: